Connect with us

Nasional

Optimalkan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Siapkan Perbawaslu

Published

on

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar

Jakarta, Realitarakyat.com – Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai pihaknya perlu merancang aturan mengenai kerja di daerah, dari Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Termasuk di dalamnya, panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat kecamatan, kelurahan/desa, luar negeri, dan pengawas TPS (tempat pemungutan suara).

Hal tersebut disampaiakan oleh Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

“Kami akan menyusun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang membagi pola kerja antardivisi di jajaran tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Termasuk juga dalam menyusun anggaran,” ujarnya.

Soal acuan, Fritz mengaku akan mencontoh Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 dalam menyusun Perbawaslu, khususnya terkait pola hubungan dan tata kerja maupun pembinaan.

“Rancangan Perbawaslu tata kerja dan pola hubungan beririsan dengan pembinaan. Arahan Pak Ketua (Bawaslu) agar dibuatkan rancangan Perbawaslu khusus pembinaan tersendiri. Dan juga SOTK (Sistem Organisasi Tata Kerja baru perlu segera direalisasikan sehingga tata kerja dan pola hubungan mengikuti sesuai peraturan baru,” jelasnya.

Terkait teknis persiapan naskah kajian dalam rancana Perbawaslu tersebut, Fritz memandang, perlu diatur mengenai kedudukan pimpinan bawaslu dengan sekretariat agar mekanisme jelas dan tidak tumpang tindih.

“Juga mekanisme kerja kabupaten/kota, batasan konten yang langsung ke pusat atau ke provinsi serta penilaian evaluasi berdasarkan tugas divisi atau terkait kedisiplinan,” harapnya.

Konsultasikan dengan DPR
Menanggapi rencana tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin mengaku mendukung adanya Perbawaslu yang digagas Bawaslu.

Namun demikian, akademisi Universitas Al-Azhar ini meminta kepada Bawaslu agar menyusun aturan tidak bertabrakan dengan aturan yang sudah ada.

“Perbawaslu bisa saja ada dan dikeluarkan oleh Bawaslu. Namun dalam menyusun Perbawaslu terkait Pilkada tidak boleh berbenturan dengan UU Pemilu dan melangkahi UU Pilkada,” kata Ujang, saat dihubungi Realitarakyat.com, di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Selain melakukan sinkronisasi dengan sejumlah UU, Ujang juga mengatakan Perbawaslu harus melihat semua acuan yang sudah ada yakni PKPU.

“Baiknya Bawaslu dalam membuat Perbawaslu dikonsultasikan dengan DPR. Agar isinya bisa selaras dengan aturan lain. Dan tidak menabrak UU. Jika aturan yang dibuat Bawaslu nanti tumpang tindih akan tidak maksimal. Aturan itu kan dibuat untuk mengisi kekosongan hukum,” ujarnya. (frn/ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Komunitas Ojek Online: Nadiem Makarim Lebih Dibutuhkan untuk Masyarakat Luas

Published

on

Calon Menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Nadiem Makarim / Net
Continue Reading

Nasional

Prabowo Bakal Masuk Kabinet Kerja Jilid II

Published

on

Prabowo sambangi Istana Negara Senin (21/10/2019) / Twitter
Continue Reading

Nasional

Tak Bertemu Jokowi, Bupati Minahasa Gagal Jadi Menteri?

Published

on

Bupati Minahasa Christiany Eugenia Tetty Paruntu / Net
Continue Reading




Loading…