Connect with us

Hukum

Laode Sebut Pengesahan Revisi UU Lumpuhkan Penindakan KPK

Published

on

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M. Syarif / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Pengesahan revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, akan melumpuhkan penindakan komisi pemberantasan korupsi.

Begitu pendapat Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, di Jakarta, Selasa (17/9/2019), menanggapi Rapat Paripurna DPR RI kesembilan Masa Persidangan I periode 2019-2020, yang menyetujui hasil revisi UU KPK untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Jika apa yang kami terima dari media adalah benar, UU KPK versi revisi akan melumpuhkan penindakan KPK,” kata Laode.

“Revisi yang disepakati kemarin bahkan melampaui instruksi Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu yang lalu.”

Dalam rapat paripurna tersebut Presiden Joko Widodo melalui Menkumham Yasonna H. Laoly menyampaikan pandangan pemerintah bahwa diperlukan pembaharuan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara lebih besar.

“Kita semua mengharapkan agar RUU atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia,” kata Yasonna.

Dia menyampaikan tindak pidana korupsi semakin sistematis serta makin tidak terkendali. Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah berpandangan perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam revisi UU KPK, yakni;

1. Kelembagaan KPK merupakan rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Dalam penghentian penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam dua tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

3. Dalam hal penyadapan, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK yang paling lambat diberikan 1 X 24 jam. Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan dapat diperpanjang yang dimaksudkan untuk lebih menjunjung hak asasi manusia.

4. Terkait status kepegawaian, pegawai KPK merupakan anggota KORPRI sesuai dengan undang-undang. Pengangkatan dilakukan sesuai undang-undang.

“Atas nama Presiden kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Legislasi dan Anggota DPR RI yang terhormat atas dedikasi, kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rancangan UU ini,” kata Yasonna.

Empat fraksi, yakni Gerindra, PKS, PPP dan Demokrat menyampaikan sejumlah catatan terkait revisi UU KPK. Umumnya menyangkut keberadaan dewan pengawas yang harus dipastikan berdiri independen.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna DPR, Fraksi Partai Gerindra DPR mengirimkan catatan ke meja pimpinan sidang. Catatan itu terkait revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah disahkan menjadi UU.

Mendapat catatan, Ketua sidang, yakni Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempersilakan Fraksi Gerindra untuk menyampaikannya.

“Kami juga mendapat catatan yang dikirim ke meja pimpinan. Di sini dari pak Edhy Prabowo, kami persilakan,” ujar Fahri.

Anggota DPR Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo merasakan ada ganjalan dalam semangat Dewan Perwakilan Rakyat dalam merevisi RUU KPK yang telah disahkan menjadi UU.

“Kita semua tahu semangat DPR dalam merevisi UU ini adalah dalam rangka menguatkan KPK itu sendiri, namun masih ada ganjalan,” kata Waketum Gerindra, Edhy Prabowo, saat sidang paripurna di Gedung DPR.

Oleh karena itu, kata Edhy, Fraksi Gerindra dalam pembahasan tingkat I menyatakan menolak pembahasan ke tingkat selanjutnya.

“Namun mungkin karena kalah suara, kami juga memahami tidak mungkin kita ngotot,” ujar Edhy.

Ia mengatakan catatan keberatan pertama soal penunjukkan dewan pengawas KPK. Dalam revisi UU KPK yang disetujui, dewan pengawas ditunjuk oleh presiden.

“Kami hanya memberi catatan tentang keberatan kami tentang dewan pengawas yang ditunjuk langsung tanpa dipilih dalam lembaga independen,” ucap Edhy.

Karena revisi UU KPK sudah disahkan menjadi UU, Gerindra tidak bertanggung jawab apabila dewan pengawas KPK yang ditunjuk langsung presiden ini berujung jadi pelemahan KPK.

“Ini jadi catatan kita semua bahwa ke depan kalau ini masih dipertahankan, kami tidak tanggung jawab terhadap terjadinya penyalahgunaan semangat penguatan KPK itu sendiri yang ujungnya justru melemahkan,” kata dia. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Polda Kalbar Amankan Seorang Warga Pemilik Berbagai Jenis Senpi

Published

on

Foto: Dok NTMC Polri
Continue Reading

Hukum

954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Periode Pertama Jokowi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

Prabowo Menteri, KontraS: Masa Depan HAM Indonesia Makin Runyam

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…