Connect with us

Hukum

Judicial Review, UU Hambat Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Published

on

Kuasa Hukum Bawaslu Veri Junaidi (foto: ist)

Jakarta, Realitarakyat.com – Tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota mengajukan Uji Materi UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut tiga komisioner tersebut, yakni Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat, Surya Efitrimen; Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari; serta Komisioner Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Munarimbawan yang menilai UU Pilkada tersebut membuat Pilkada 2020 terancam tidak maksimal.

“Ambil contoh terkait regulasi pilkada, khususnya pengaturan mengenai Panitia Pengawas, perlu segera diselesaikan.

Sebab, berdampak pada penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai dasar pembiayaan pelaksanaan pilkada oleh pemerintah daerah,” kata Kuasa Hukum Bawaslu, Veri Junaidi, saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Bukan hanya soal NPHD, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu yang tertuang dalam UU Pilkada, dianggap pihaknya perlu dilakukan aktualisasi, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

“Banyak tahapan yang harus diubah. Kami harap UU Pilkada ini mengalami perubahan agar kontestasi politik demokrasi di Indonesia ke depan dapat lebih maksimal,” pungkasnya. (frn/ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

ICW Sebut Seharusnya Jokowi Copot Yasonna Sebagai Menteri

Published

on

Continue Reading

Hukum

Diperiksa KPK, Ketua KPU Dicecar 22 Pertanyaan

Published

on

Continue Reading

Hukum

Roy: Kalau Kesalahan Mau Ditutupi Kesalahan lain, Maka makin Terbuka Semuanya

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending