Connect with us

Hukum

Judicial Review, UU Hambat Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Published

on

Kuasa Hukum Bawaslu Veri Junaidi (foto: ist)

Jakarta, Realitarakyat.com – Tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota mengajukan Uji Materi UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut tiga komisioner tersebut, yakni Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat, Surya Efitrimen; Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari; serta Komisioner Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Munarimbawan yang menilai UU Pilkada tersebut membuat Pilkada 2020 terancam tidak maksimal.

“Ambil contoh terkait regulasi pilkada, khususnya pengaturan mengenai Panitia Pengawas, perlu segera diselesaikan.

Sebab, berdampak pada penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai dasar pembiayaan pelaksanaan pilkada oleh pemerintah daerah,” kata Kuasa Hukum Bawaslu, Veri Junaidi, saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Bukan hanya soal NPHD, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu yang tertuang dalam UU Pilkada, dianggap pihaknya perlu dilakukan aktualisasi, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

“Banyak tahapan yang harus diubah. Kami harap UU Pilkada ini mengalami perubahan agar kontestasi politik demokrasi di Indonesia ke depan dapat lebih maksimal,” pungkasnya. (frn/ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Polda Kalbar Amankan Seorang Warga Pemilik Berbagai Jenis Senpi

Published

on

Foto: Dok NTMC Polri
Continue Reading

Hukum

954 Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Periode Pertama Jokowi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

Prabowo Menteri, KontraS: Masa Depan HAM Indonesia Makin Runyam

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…