Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Formappi: Presiden dan DPR Terjebak dalam Kompromistis Transaksional

Published

on

Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. (foto: ist)

Jakarta, Realitarakyat.com – Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik keras kinerja lembaga legislatif yang dengan mendadak bergerak cepat membahas revisi UU KPK.

“Luar biasa DPR 2014-2019 ini. Ada begitu banyak RUU Prioritas yang hampir 5 tahun sudah dibahas DPR tapi sampai sekarang ngga kelar-kelar. Sebut saja RUU KUHP, RUU PKS, RUU Larangan Minuman Beralkohol, sudah bosan rasanya terus diperpanjang, tetapi tetap saja tak jelas rimbanya hingga sekarang. Padahal sisa seminggu lagi anggota DPR periode ini akan tamat riwayat sebagai bagian dari kawanan wakil rakyat seperiode 2014-2019,” kata Lucius, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Realitarakyat.com, Selasa (17/9/2019).

Lucius menilai, apa yang terjadi saat ini, merupakan salah satu tindakan diskriminatif DPR yang seakan di dalamnya memiliki sarat kepentingan dan politis baik partai pendukung maupun oposisi pemerintah.

“Ironi bukan? Ada perlakuan diskriminatif soal nasib RUU yang dibahas DPR.

Tak heran jika memunculkan dugaan adanya kepentingan sepihak dari DPR dan pemerintah untuk agenda khusus yang tak perlu melibatkan publik. Karena agenda khusus untuk kepentingan sepihak, mereka pun bak seperi rider formula 1 mengejar finish dalam tempo yang singkat,” tuturnya.

Dia menambahkan, apa yang terjadi pada UU KPK, mencerminkan bahwa kedua lembaga Eksekutif dan Legislatif tersebut ialah cermin rezim saat ini tidak memihak kepada kepentingan rakyat tetapi ke arah transaksional.

Pembahasan kilat Revisi UU KPK tanpa pelibatan maksimal publik bahkan mengangkangi prosedur standard proses pembahasan legislasi membuktikan DPR dan Pemerintah sudah terjebak dalam relasi kompromistis yang transaksional. Kekompakan fraksi dan Pemerintah juga menjadi alarm bahaya akan potensi kesewenang-wenangan. Ini sudah Berbahaya,” tegasnya. (frn/ndi)

Baca Juga :   Mendalami Isi Dokumen Yang Ditemukan, KPK Panggil Stap Ahli Menag Terkait Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama
Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Presiden Berhak Tak Keluarkan Perppu

Published

on

Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Nasional

Banyak Daerah Tak Cukup Serius Persiapkan Pilkada

Published

on

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Nasional

Daerah Belum Tuntaskan NPHD, Kemendagri Turun Tangan

Published

on

Ilustrasi. (Ist/Net)
Continue Reading




Loading…