Connect with us

Nasional

Fahri Hamzah Anggap KPK Pengganggu Kinerja Pemerintah

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku tidak kaget dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui rencana perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia pun menduga sikap itu lantaran adanya kekagetan dari pemerintah maupun partai politik terkait dengan kinerja institusi anti rasuah yang telah lepas kontrol, dan bahkan jauh menyimpang dari UU a quo.

“Saya sendiri tidak kaget dan saya merasa ini sudah akumulasi sifatnya. Karena Pak Jokowi itu dimulai dengan keterlibatan KPK. Kita jangan lupa bahwa pak Jokowi itu sejak awal sekali memberikan kepercayaan kepada KPK sampai-sampai KPK diberi kepercayaan untuk menyeleksi calon menteri. Sesuatu yang tidak ada di dalam UU,” kata Fahri, dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Selasa (17/9/2019).

Padahal, menurut Fahri, kalau presiden harus mendapatkan masukan tentang pejabat-pejabat yang diangkat, sebenarnya dia punya mekanisme, punya sistem intelijen, punya lembaga-lembaga penasehat yang dapat memberi masukan kepada presiden.

Tetapi, ketika itu, justru diawal sekali dia belum punya kabinet, kabinet itu dipercayakan kepada KPK.

“Dan yang dilakukan KPK itu luar biasa, dalam pengertian terlalu maju. Saya sudah kritik pada waktu itu, ketika KPK menyoret nama orang, dia taruh hijau, dia taruh merah, dia taruh kuning, dia bilang yang hijau boleh dilantik, yang kuning tidak boleh karena akan tersangka dalam enam bulan, lalu kemudian dan yang merah jangan dilantik, karena akan tersangka dalam sebulan,” paparnya.

“Luar biasa sehingga ada banyak begitu nama-nama dalam kabinet yang diajukan oleh pak Jokowi, dan parpol, kandas ditangan KPK,” ucapnya.

Bahkan, lanjut Fahri, KPK waktu itu seperti merasa bangga karena akhirnya diberikan kepercayaan sebagai polisi moral oleh presiden untuk mengatakan siapa yang berpotensi menjadi siapa yang tidak, siapa yang berpotensi jadi penjahat dan siapa yang tidak.

“Sesuatu yang tidak dikenal dalam tradisi negara hukum, ini adalah kekeliruan. Tetapi ok, pak Jokowi melakukan itu. Apa yang kita lihat selanjutnya adalah justru KPK semakin berlebihan,” kata inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

Puncaknya, menurut Fahri Hamzah adalah ketika Presiden Jokowi memilih nama Budi Gunawan atau BG sebagai calon satu-satunya Kapolri, untuk dikirimkan ke DPR. Namun, tiba-tiba ketika presiden dan sistem perangkat Sekretariat Negara nya itu telah memutuskan bahwa BG dikirim ke DPR sebagai calon Kapolri, tiba-tiba ditersangkakan tanpa pernah diperiksa oleh KPK, dan BG melawan.

“Nah, Paripurn DPR pada waktu itu yang mensahkan BG seperti tawar karena dilakukan meskipun aklamasi tetapi dibawah keputusan KPK yang telah mentersangkakan BG. Lalu BG melakukan pra perdilan, dilembaga yudikatif dia menang. Jadi BG itu menang dieksekutif, menang dilegislatif, dan menang di yudikatif,” kata Fahri.

Tapi, masih menurut Fahri Hamzah, KPK terus menggunakan masyarakat sipil, LSM (lembaga swadaya masyarakat), termasuk juga media menyerang keputusan tiga lembaga negara, tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

“Apa yang terjadi? BG terlempar, dan tidak jadi dilantik. Tetapi begitu pak Jokowi mencalonkan BG kembali sebagai Kepala BIN, tidak ada yang protes?, akhirnya diam-diam saja.”

“Jadi KPK itu membunuh karier orang dengan seenaknya saja, tanpa argumen. Dan itu mengganggu kerja pemerintah, termasuk mengganggu kerja pak Jokowi,” pungkasnya. (zal/ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Komunitas Ojek Online: Nadiem Makarim Lebih Dibutuhkan untuk Masyarakat Luas

Published

on

Calon Menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Nadiem Makarim / Net
Continue Reading

Nasional

Prabowo Bakal Masuk Kabinet Kerja Jilid II

Published

on

Prabowo sambangi Istana Negara Senin (21/10/2019) / Twitter
Continue Reading

Nasional

Tak Bertemu Jokowi, Bupati Minahasa Gagal Jadi Menteri?

Published

on

Bupati Minahasa Christiany Eugenia Tetty Paruntu / Net
Continue Reading




Loading…