Connect with us

Nasional

Berpotensi Dibatalkan MK, Pembahasan Revisi UU KPK Harus Dihentikan

Published

on

Direktur Eksekutif ILR, Firmansyah Arifin. (foto; ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Indonesian Legal Roundtable (ILR) menambah daftar panjang penolakan terhadap revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), setelah sebelumnya sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi memberikan dukungan kepada KPK yang dinilai sebagai korban pengebirian oleh DPR.

Direktur Eksekutif ILR, Firmansyah Arifin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9/2019) mengatakan, penolakan ini sangat beralasan, mengingat ada sejumlah cacat formal yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam revisi UU KPK.

Firman mengatakan, revisi UU tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Hal itu terbukti pasal-pasal akan dibahas seperti, pembentukan dewan pengawas, izin penyadapan, kewenangan SP3 dan formasi kepegawaian menjadi ASN (Aparat Sipil Negara).

“Kami memandang ada sejumlah cacat formil atau prosedural yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam melakukan revisi UU KPK. Satu, tidak memenuhi asas kejelasan tujuan. Revisi UU KPK tidak memiliki kejelasan tujuan untuk apa. Kendati disampaikan DPR dan Presiden bahwa revisi UU KPK untuk memperkuat KPK. Tapi fakta menunjukkan sebaliknya. Dari pasal-pasal akan dibahas seperti, pembentukan dewan pengawas, izin penyadapan, kewenangan SP3 dan formasi kepegawaian menjadi ASN menunjukkan indikasi kuat mengganggu independensi dan memperlemah kelembagaan KPK,” kata Firman.

Selain itu, ujarnya menambahkan, revisi UU KPK tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana tercantuk dalam (Pasal 5 huruf g), yang bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini, kata Firman, dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil secara tiba-tiba, pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang sangat terbatas. “Sehingga jangankan masyarakat, KPK yang berkepentingan pun tidak diberitahu dan dilibatkan,” ujarnya.

Hal lain yang termasuk kategori cacat formil, adalah tidak adanya urgensi nasional dalam revisi UU KPK. Dia mengatakan revisi UU KPK ini tidak didasarkan atas suatu keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional atas RUU KPK.

“Pasal 23 ayat (2) UU 12/2011 memang memungkinkan DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU dilaur prolegnas yang mencakup: (a). untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan (b) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama. Point huruh a jelas tidak terpenuhi. Sedangkan point huruf b, tidak jelas apa yang mendasari DPR dan Presiden Revisi UU KPK sebagai sesuatu yang urgen secara nasional. Sejauh ini peranan KPK bisa dikatakan masih sangat baik, sarat prestasi dan dipercaya publik dalam pemberantasan korupsi,” tutur Firman.

“Menjadi inspirasi pembentukan lembaga antikorupsi di banyak negara. Lantas apa yang menjadi dasar DPR dan Presiden tiba-tiba menganggap revisi UU KPK harus dilakukan sekarang? Tidak jelas, bahkan bisa dibilang tidak ada urgensinya revisi terhadap UU KPK dilakukan saat ini,” sambung dia.

Menurut Firman, tidak ada naskah akademik, juga menjadi alasan pihaknya menolak dilakukannya perubahan UU tersebut. Padahal, katanya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus disertai naskah akademis, sebagaimana dinyatakan Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011.

Dia mengatakan, naskah akademik ini diperlukan untuk menunjukkan maksud, tujuan, rincian pasal-pasal yang akan diubah atau dibentuk, serta implikasinya.

“Revisi UU KPK ini sepertinya tidak disertai naskah akademik yang menjadi prasyarat penting pembentukan UU. Hingga saat ini pembahasan dilakukan, public tidak mengetahui naskah akademik revisi UU KPK yang sudah disiapkan atau disusun badan legislasi DPR,” kata Firman lebih lanjut.

Revisi UU KPK, kata Firman, juga dinilai cacat karena tidak ada partisipasi masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 96 UU No. 12/2011.

“Partisipasi masyarakat ini baik dalam bentuk lisan dan tulisan yang dapat dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi atau seminar,lokakarya dan/atau diskusi. Dalam waktu yang sangat terbatas dan tertutup, kecil kemungkinan partisipasi masyarakat itu dipenuhi. Bahkan boleh jadi, partisipasi masyarakat itu diabaikan dan tidak dianggap perlu lagi,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan soal konsekuensi dari pembentukan perundang-undangan yang cacat formil ini. Yakni ketentuannya akan bermasalah dan akan sulit diimplementasikan serta berpotensi dibatalkan.

Karenanya, dia mendesak DPR dan Presiden menghentikan pembahasan revisi UU KPK, sebagaimana pernah dilakukan DPR dan pemerintah pada 2012 juga terhadap revisi UU KPK. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Komunitas Ojek Online: Nadiem Makarim Lebih Dibutuhkan untuk Masyarakat Luas

Published

on

Calon Menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Nadiem Makarim / Net
Continue Reading

Nasional

Prabowo Bakal Masuk Kabinet Kerja Jilid II

Published

on

Prabowo sambangi Istana Negara Senin (21/10/2019) / Twitter
Continue Reading

Nasional

Tak Bertemu Jokowi, Bupati Minahasa Gagal Jadi Menteri?

Published

on

Bupati Minahasa Christiany Eugenia Tetty Paruntu / Net
Continue Reading




Loading…