Connect with us

Daerah

Keputusan Komisi III harus Diterima, Tapi SOMASI NTB Pertanyakkan Integritas Firli

Published

on

Peneliti Hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah

Mataram, Realitarakyat.com – Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat (NTB), Johan Rahmatullah, tak mau ketinggalan dengan teman-teman aktivis di Jakarta. Dia turut mengomentari soal terpilihnya Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Johan meragukan integritas Firli dalam hal pemberantasan korupsi. Alasannya, ketika menjabat Kapolda NTB, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Firli, dinilai tidak signifikan.

“Karena itu, kami meminta Presiden RI agar mendengarkan dan mempertimbangkan masukan serta saran dari masyarakat. Hal itu penting, agar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ke depan, berjalan sesuai harapan publik,” ujat Peneliti Hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah, kepada wartawan, di Mataram, Minggu (15/9/2019).

Meski demikian, Johan mengatakan, publik harus menerima hasil pilihan Komisi III DPR RI yang telah memilih Irjen Pol Firli Bahuri menjadi ketua KPK periode 2019-2023.

“Terlepas suka atau tidak suka, sekalipun muncul protes yang terjadi sampai saat ini. Akan tetapi proses sudah terlaksana. Masyarakat harus menerima keputusan itu. Semuanya ada di tangan Presiden, dan kami berharap agar Presiden dapat menerima masukan dan saran publik dam ini perlu dijadikan pertimbangan,” ujarnya menambahkan.

Sementara kepada Firli, dia mengatakan, protes yang muncul dari publik, harus dijadikan momentum bagi Firli untuk membawa KPK menjadi lembaga profesional dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi, terutama kasus-kasus korupsi yang bersifat ‘big fish’.

Meskipun publik sudah mengetahui bahwa Irjen Pol Firli bersalah melanggar kode etik berat, sebagaimana disampaikan pimpinan KPK saat ini, akan tetapi proses politik di Komisi III DPR RI, sudah menentukan pilihannya kepada Firli.

“Pilihan Komisi III DPR itu, tentu ada konsekwensi bagi lembaga KPK jika akan di pimpin oleh seseorang yang di nilai tidak bersih terutama dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga KPK adalah lembaga yang harus dipimpin oleh orang yang memiliki integritas tinggi,” katanya. (ndi)

Loading...
Loading...
1 Comment

Leave a Reply

Daerah

Tak Punya Kartu Miskin Dilarang Beli Gas Melon

Published

on

Ilustrasi. (Net)
Continue Reading

Daerah

Kemensos Kerahkan Seluruh Potensi Penanggulangan Bencana Alam

Published

on

Ilustrasi. (Net)
Continue Reading

Daerah

Posko Bencana di Kabupaten Solok Selatan Kehabisan Stok Sembako

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading




Loading…