Connect with us

Politik

Fahri Hamzah: Revisi UU KPK Sudah Ada Sejak 2010

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bukan muncul begitu saja. Revisi UU ini, sudah menjadi usulan sejak tahun 2010.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

“Usulan revisi UU KPK sejak tahun 2010, sudah dimasukkan,” kata Fahri.

Tidak hanya itu, Fahri menjelaskan bahwa sejak periode ke dua masa tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, revisi UU KPK sudah dibahas di Komisi III DPR, dilanjutkan rapat konsultasi dengan pemerintah. Kemudian di tahun 2015, ketika dimasukkan lagi sebagai usulan, terjadi tarik ulur.

Namun, sebagai rancangan undang-undang tidak pernah mundur, tetap ada di program legislasi nasional (Prolegnas).

“Jadi ini termasuk UU yang pembahasannya paling sering. Maka kalau yang bilang ujug-ujug, berarti dia nggak paham, karena ini sudah masuk 10 tahun terkakhir. Dan memang banyak masalah, masa ada UU nggak boleh berubah,” kata dia.

Terkait soal kinerja KPK selama ini, Fahri mengatakan, sebaiknya mengukur kinerja KPK secara riil, tidak hanya menangkap orang yang salah. UU tentang KPK, imbuh dia, tidak memerintahkan hanya menangkap orang, tetapi mencegah, supervisi, koordinasi dan kontrol.

“UU tentang KPK seperti dokter di masa transisi. Yang mengoperate KPK saat ini kan kurang berpikirannya ke situ, penyidik-penyidik yang main otot saja kerjanya. Itulah yang merusak KPK. Padahal KPK ini kerjanya supervisi, koordinasi, monitoring,” kata inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

Lebih lanjut, Fahri menyayangkan sudah dikasih waktu 17 tahun tapi masalah tambah banyak. Seperti rumah sakit, kalau pasiennya itu tambah sedikit artinya bagus.

“Tapi karena motif dagang, lebih banyak pasien dianggap lebih bagus, Ya salah dong. Orang kerjanya itu superti dokter, dokter zaman dulu memang feodal, cuma nyuntik, tapi dokter zaman sekarang nasehati, jadi pasiennya nggak datang-datang,” kata dia.

“Nggak benar dong kalau dokternya itu ngasih nasihat atau ngasih obat yang orang itu nggak sembuh-sembuh, lalu datang terus. Makin banyak yang datang, dokternya tambah duit, ya nggak bener itu, nggak benar. 17 tahun, UU ini harusnya udah nggak ada korupsi,” kata Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

AKD Belum Terbentuk, Dewan Milenial Banyak Terlibat

Published

on

Dave Laksono Golkar / Net
Continue Reading

Politik

Tabrak Aturan, Sekjen DPR Harus Batalkan Putusan Panlak

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Politik

PDIP Kasih Bocoran Kepala Daerah Jadi Menteri

Published

on

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto / Net
Continue Reading




Loading…