Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Mahasiswa Unpad Nyatakan Mosi Tidak Percaya Pada Jokowi

Published

on

Bandung, Realitarakyat.com – Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran (KM Unpad), menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan anggota DPR RI masa jabatan 2014-2019.

Hal itu, terkait pemberantasan korupsi yang telah diamanatkan reformasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Luthfi mengatakan KPK merupakan amanat dari Reformasi pasca runtuhnya Rezim Otoriter yang sarat KKN yaitu Rezim Orde Baru.

“Dalam perjalanannya, KPK berhasil menjadi satu-satunya lembaga yang dipercaya masyarakat sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, ketika kepolisian dan kejaksaan kehilangan kredibilitas,” kata Luthfi dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).

Dijelaskan Luthfi, keberhasilan KPK mengungkap sejumlah kasus korupsi membuat pihak-pihak yang bersekongkol merampok uang rakyat terganggu, oleh karenanya upaya pelemahan terhadap KPK dilakukan.

Contohnya, pertama, kasus Antasari Azhar yang didakwa merancang pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Contoh kedua, polemik penetapan calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan Januari 2015.

Contoh ketiga, kasus dua pimpinan KPK yang ditersangkakan, Abraham Samad kasus pemalsuan dokumen,.dan Bambang Widjojanto kasus kesaksian palsu.

“Setelah itu, ada kasus penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan,” kata dia.

Kini, di ujung pengabdiannya wakil rakyat senayan, ujung-ujung mengajukan langkah inisiatif, untuk revisi UU KPK dan Presiden RI Joko Widodo menyetujuinya.

Revisi menyangkut empat point krusial yaitu terkait keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dan status pegawai KPK.

“Semua itu, bukan lagi bentuk upaya pelemahan terhadap KPK, melainkan sudah pada tahap merampas entitas yang dimiliki KPK sebagai komisi independen pemberantas korupsi,” katanya.

Tidak hanya itu, Luthfi juga menegaskan, pemilihan Irjen Firli Bahuri oleh Pansel Calon Pimpinan KPK, yang kemudian ditetapkan oleh DPR sebagai Ketua KPK, semakin memperkeruh polemik yang ada.

Baca Juga :   Demokrat Sayangkan Gidot Terjaring OTT KPK

“Padahal, Firli Bahuri oleh Pimpinan KPK sebelumnya telah dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik.”

Mempertimbangkan berbagai hal tersebut kami dari Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan ini menyatakan;

1. Bahwa Pemerintahan Joko Widodo beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengkhianati amanat Reformasi untuk memberantas korupsi apabila Revisi Undang-Undang KPK terus dilanjutkan.

2. Bahwa kami sebagai mahasiswa tidak mempercayai komitmen Pemerintahan Joko Widodo beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memberantas korupsi apabila Revisi Undang-Undang KPK terus dilanjutkan.

3. Bahwa kami sebagai mahasiswa akan bergerak dan tidak akan diam apabila Mosi Tidak Percaya ini tidak dihiraukan pihak-pihak terkait khususnya pihak Pemerintah. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Struktur AKD Belum Dibentuk, Ketua DPR Bantah Sengaja Ulur Waktu

Published

on

Continue Reading

Politik

Blokir Akses Internet Masyarakat Bentuk Kemunduran Demokrasi Digital

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Politik

Pelantikan Presiden, Ketua DPR Minta Gotong Royong Jaga Keamanan

Published

on

Continue Reading




Loading…