Connect with us

Nasional

Habib Idrus: Stop Sebar Isu SARA di Indonesia

Published

on

Politisi PKS, Sapto Waluyo (Kanan) Presiden Himpunan Dai Muda Indonesia, Habib Idrus Al Jufri (tengah), dan Bambang Laksmono Peneliti Papua Center (Kiri) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Presiden Himpunan Dai Muda Indonesia, Habib Idrus Al Jufri menolak keras bahwa stigma suku, agama dan ras (SARA) menjadi sumber utama potensi gesekan dan perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, salah besar bilamana ada yang membawa isu SARA saat ini sebagai alat politik mengadu domba untuk menuju satu kekuasaan.

“Indonesia sesungguhnya tidak memiliki bakat untuk terpecah belah dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan negeri ini bangun dengan dasar perbedaan yang bersatu untuk merdeka dan maju,” kata Habib Idrus dalam sebuah diskusi, di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Dirinya menampik ada pihak-pihak dari agamanya yang membuat Indonesia ingin terpecah dan menjadi negara tanpa landasan pancasila di bawah Kebhinekaan.

“Tidak benar bahwa Islam di Indonesia ingin memecah belah. Justru kami ingin bersatu rukun antar ummat beragama dan saya pikir semua pemuka agama juga menyetujui hal ini untuk membangun Indonesia lebih baik,” kata Habib Idrus.

Senada, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sapto Waluyo menolak keras stigma agama dibawa oleh pihaknya untuk melakukan kritik dan dukungan pembangunan di Indonesia.

“Masyarakat lupa bahwa PKS pernah menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Intan Jaya Papua dan bekerjasama dengan parpol lain. Hal itu di daerah pada sektor pusat kami memilih sikap Oposisi dan kami tahu segala konsekuensinya tapi kami dengan tegas menolak SARA sebagai alat politik,” kata Sapto.

Soal Papua, Sapto pun menambahkan pihaknya mengaku telah membangun komunikasi dengan pemerintah untuk memberikan sejumlah masukan positif soal pengelolaan bumi cendrawasih tersebut.

“PKS sudah membangun komunikasi, salah satunya memberi masukan soal sistem integrasi yang dilakukan untuk di evaluasi apakah sudah maksimal atau perlu pembenahan. Jadi dimohon jangan anggap partai kami hanya mengkritik tanpa memberikan masukan,” kata dia. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Soal Kasus Harun Masiku, ICW: KPK di Tangan Firli Melempem

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Daerah

DPRD DKI dan Mendagri Benarkan Ibu Kota Jakarta Akan Berakhir Bulan 6 Mendatang

Published

on

inilah Desain Ibu Kota Negara Yang baru di Kalimantan Timur versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Continue Reading

Nasional

Klarifikasi Soal Pengembalian Jaksa, KPK: Bukan Dikembalikan Tapi Dipanggil

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending