Connect with us

Nasional

Pengamat: Fungsi Pencegahan Tak Terlihat dalam Revisi UU KPK

Published

on

Pakar Hukum Tata Negara UIN Alaudin Makassar, Syamsuddin Radjab (foto: ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Pakar Hukum Tata Negara dari UIN Alaudin Makassae, Syamsuddin Radjab, mengatakan bahwa dirinya tidak mendukung UU KPK di revisi, terutama soal penyadapan, pembentukan dewan pengawas dan penyelidikan kasus.

Soal penyadapan, kata Radjab, usulan harus seizin tertulis dari dewan pengawas, tidaklah tepat dan sesuai dengan aturan acara pidana

“Penyadapan merupakan tindakan penyidik untuk menemukan pelaku dalam suatu tindak pidana yang dibenarkan secara hukum. Dalam soal izin penyadapan, seharusnya hanya pada atasan penyidik KPK, yakni pimpinan KPK. Peran Pengawas tidaklah tepat, karena itu juga melawan aturan struktural,” terang Radjab, dalam keterangan tertulisnya kepada Realitarakyat.com, di Jakarta, Sabtu (14/9/2019)

Dia juga mengkritik soal fungsi utama dewan pengawas yang mendapatkan perluasan tupoksi kerja untuk mengawasi langkah gerak pemberantasan korupsi.

“Fungsi Dewas adalah pengawasan kinerja (bukan kerjaan), jadi yang harus dipantau adalah soal manajemen, keuangan bukan mengenai bagaimana cara pimpinan KPK mengambil tindakan,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Jenggala Center ini menyayangkan kritik ke KPK soal fungsi pencegahan justru tidak nampak dalam rancangan revisi UU KPK ini yang diusulkan oleh DPR.

“Dengan disetujuinya revisi UU KPK oleh Presiden bukan berarti KPK tamat. Namun perlu diantisipasi materi substansi atau norma usulan perubahan dan pemuatan norma baru dalam revisi UU KPK haruslah terus diperjuangkan secara radikal, terstruktur dan sistematis tanpa mengambil langkah-langkah yang merugikan masyarakat dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” paparnya

“Yang harus diwaspadai para pegiat anti korupsi adalah bersekutunya parpol, parlemen, penegak hukum lainnya dan pemerintah yang dengan sengaja akan memperlemah pemberantasan korupsi. Tapi merevisi UU KPK yang mengandung unsur melemahkan KPK maka rakyatlah yang harus menjawab halangan itu,” imbuh Radjab. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Kata Helmy, Tayangan Asing di TVRI Tak Sampai 10 Persen

Published

on

Continue Reading

Headline

Soal Kasus Harun Masiku, ICW: KPK di Tangan Firli Melempem

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Daerah

DPRD DKI dan Mendagri Benarkan Ibu Kota Jakarta Akan Berakhir Bulan 6 Mendatang

Published

on

inilah Desain Ibu Kota Negara Yang baru di Kalimantan Timur versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending