Connect with us

Nasional

Pengamat: Fungsi Pencegahan Tak Terlihat dalam Revisi UU KPK

Published

on

Pakar Hukum Tata Negara UIN Alaudin Makassar, Syamsuddin Radjab (foto: ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Pakar Hukum Tata Negara dari UIN Alaudin Makassae, Syamsuddin Radjab, mengatakan bahwa dirinya tidak mendukung UU KPK di revisi, terutama soal penyadapan, pembentukan dewan pengawas dan penyelidikan kasus.

Soal penyadapan, kata Radjab, usulan harus seizin tertulis dari dewan pengawas, tidaklah tepat dan sesuai dengan aturan acara pidana

“Penyadapan merupakan tindakan penyidik untuk menemukan pelaku dalam suatu tindak pidana yang dibenarkan secara hukum. Dalam soal izin penyadapan, seharusnya hanya pada atasan penyidik KPK, yakni pimpinan KPK. Peran Pengawas tidaklah tepat, karena itu juga melawan aturan struktural,” terang Radjab, dalam keterangan tertulisnya kepada Realitarakyat.com, di Jakarta, Sabtu (14/9/2019)

Dia juga mengkritik soal fungsi utama dewan pengawas yang mendapatkan perluasan tupoksi kerja untuk mengawasi langkah gerak pemberantasan korupsi.

“Fungsi Dewas adalah pengawasan kinerja (bukan kerjaan), jadi yang harus dipantau adalah soal manajemen, keuangan bukan mengenai bagaimana cara pimpinan KPK mengambil tindakan,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Jenggala Center ini menyayangkan kritik ke KPK soal fungsi pencegahan justru tidak nampak dalam rancangan revisi UU KPK ini yang diusulkan oleh DPR.

“Dengan disetujuinya revisi UU KPK oleh Presiden bukan berarti KPK tamat. Namun perlu diantisipasi materi substansi atau norma usulan perubahan dan pemuatan norma baru dalam revisi UU KPK haruslah terus diperjuangkan secara radikal, terstruktur dan sistematis tanpa mengambil langkah-langkah yang merugikan masyarakat dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” paparnya

“Yang harus diwaspadai para pegiat anti korupsi adalah bersekutunya parpol, parlemen, penegak hukum lainnya dan pemerintah yang dengan sengaja akan memperlemah pemberantasan korupsi. Tapi merevisi UU KPK yang mengandung unsur melemahkan KPK maka rakyatlah yang harus menjawab halangan itu,” imbuh Radjab. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Komunitas Ojek Online: Nadiem Makarim Lebih Dibutuhkan untuk Masyarakat Luas

Published

on

Calon Menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Nadiem Makarim / Net
Continue Reading

Nasional

Prabowo Bakal Masuk Kabinet Kerja Jilid II

Published

on

Prabowo sambangi Istana Negara Senin (21/10/2019) / Twitter
Continue Reading

Nasional

Tak Bertemu Jokowi, Bupati Minahasa Gagal Jadi Menteri?

Published

on

Bupati Minahasa Christiany Eugenia Tetty Paruntu / Net
Continue Reading




Loading…