Connect with us

Nasional

Kebuntuan Pemberantasan Korupsi, Pintu Masuk Presiden Koreksi Kesalahan DPR

Published

on

Direktur PSHK, Fajri Nursyamsi. (foto: ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Kebuntuan pemberantasan korupsi sebagai buntut perkembangan proses pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai menjadi pintu masuk bagi Presiden Jokowi untuk mengoreksi kesalahan DPR.

Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyarankan, bentuk koreksi presiden terhadap kesalahan DPR tersebut, dilakukan melalui penarikan kembali Surat Presiden (Surpres) tentang persetujuan pembahasan revisi UU KPK.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tanggungjawab pengelolaan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK kepada presiden, di gedung KPK, Jumat (13/9/2019).

“Saat ini, KPK mengalami kebuntuan, menyusul diserahkannya tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Ini tentu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU revisi UU KPK yang sejak awal memang sudah bermasalah,” ujar Direktur PSHK, Fajri Nursyamsi, dalam keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Sabtu (14/9/2019).

Setidaknya, menurut dia, ada tiga aspek yang mendasari mengapa pimpinan KPK menyerahkan tanggungg jawabnya kepada presiden. Pertama, karena KPK tidak dilibatkan dalam proses pembentukan RUU terkait revisi KPK.

Aspek kedua, katanya, proses pembentukan RUU revisi UU KPK melanggar UU Nomor 12 un 2011 dan Tata Tertib DPR, karena prosesnya tidak melalui tahapan perencanaan, penyiapan draf RUU dan naskah akademik yang dilakukan tertutup tanpa pelibatan publik secara luas.

“Ketiga, kami mengutip pernyataan pimpinan Ombudsman, Ninik Rahayu yang menyebut terjadi keanehan dalam poses administrasi pembentukan,” katanya.

Karenanya, dia mendorong Presiden Jokowi untuk menarik kembali Surpres sebagai persetujuan dilakukannya revisi UU KPK.

“Penarikan kembali Surpres tersebut, dapat dilakukan dengan berdasar kepada asas ‘contrarius actus’. Yaitu asas dalam hukum administrasi negara yang memberikan kewenangan pada pejabat negara untuk membatalkan keputusan yang sudah ditetapkannya. Artinya, Presiden berwenang untuk membatalkan atau menarik kembali Surpres yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ujar Fajri.

Dengan penarikan Surpres ini, presiden diharapkan dapat mengambil langkah lebih tegas dan efektif untuk mewujudkan visi menciptakan KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi, tanpa harus tersandera proses revisi UU KPK. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Soal Kasus Harun Masiku, ICW: KPK di Tangan Firli Melempem

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Daerah

DPRD DKI dan Mendagri Benarkan Ibu Kota Jakarta Akan Berakhir Bulan 6 Mendatang

Published

on

inilah Desain Ibu Kota Negara Yang baru di Kalimantan Timur versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Continue Reading

Nasional

Klarifikasi Soal Pengembalian Jaksa, KPK: Bukan Dikembalikan Tapi Dipanggil

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending