Connect with us

Nasional

Kebuntuan Pemberantasan Korupsi, Pintu Masuk Presiden Koreksi Kesalahan DPR

Published

on

Direktur PSHK, Fajri Nursyamsi. (foto: ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Kebuntuan pemberantasan korupsi sebagai buntut perkembangan proses pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai menjadi pintu masuk bagi Presiden Jokowi untuk mengoreksi kesalahan DPR.

Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyarankan, bentuk koreksi presiden terhadap kesalahan DPR tersebut, dilakukan melalui penarikan kembali Surat Presiden (Surpres) tentang persetujuan pembahasan revisi UU KPK.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tanggungjawab pengelolaan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK kepada presiden, di gedung KPK, Jumat (13/9/2019).

“Saat ini, KPK mengalami kebuntuan, menyusul diserahkannya tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Ini tentu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU revisi UU KPK yang sejak awal memang sudah bermasalah,” ujar Direktur PSHK, Fajri Nursyamsi, dalam keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Sabtu (14/9/2019).

Setidaknya, menurut dia, ada tiga aspek yang mendasari mengapa pimpinan KPK menyerahkan tanggungg jawabnya kepada presiden. Pertama, karena KPK tidak dilibatkan dalam proses pembentukan RUU terkait revisi KPK.

Aspek kedua, katanya, proses pembentukan RUU revisi UU KPK melanggar UU Nomor 12 un 2011 dan Tata Tertib DPR, karena prosesnya tidak melalui tahapan perencanaan, penyiapan draf RUU dan naskah akademik yang dilakukan tertutup tanpa pelibatan publik secara luas.

“Ketiga, kami mengutip pernyataan pimpinan Ombudsman, Ninik Rahayu yang menyebut terjadi keanehan dalam poses administrasi pembentukan,” katanya.

Karenanya, dia mendorong Presiden Jokowi untuk menarik kembali Surpres sebagai persetujuan dilakukannya revisi UU KPK.

“Penarikan kembali Surpres tersebut, dapat dilakukan dengan berdasar kepada asas ‘contrarius actus’. Yaitu asas dalam hukum administrasi negara yang memberikan kewenangan pada pejabat negara untuk membatalkan keputusan yang sudah ditetapkannya. Artinya, Presiden berwenang untuk membatalkan atau menarik kembali Surpres yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ujar Fajri.

Dengan penarikan Surpres ini, presiden diharapkan dapat mengambil langkah lebih tegas dan efektif untuk mewujudkan visi menciptakan KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi, tanpa harus tersandera proses revisi UU KPK. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Komunitas Ojek Online: Nadiem Makarim Lebih Dibutuhkan untuk Masyarakat Luas

Published

on

Calon Menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Nadiem Makarim / Net
Continue Reading

Nasional

Prabowo Bakal Masuk Kabinet Kerja Jilid II

Published

on

Prabowo sambangi Istana Negara Senin (21/10/2019) / Twitter
Continue Reading

Nasional

Tak Bertemu Jokowi, Bupati Minahasa Gagal Jadi Menteri?

Published

on

Bupati Minahasa Christiany Eugenia Tetty Paruntu / Net
Continue Reading




Loading…