Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

ICW Tuding Presiden dan DPR Bersekongkol Lemahkan KPK

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetujui usulan DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dinilai sebagai bentuk kesepakatan dalam upaya melemahkan KPK.

Pernyataan tersebut dikemukakan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Dia mengatakan hal itu, terkait dengan sikap Pimpinan KPK yang mengembalikan mandatnya kepada presiden, menyusul sikap presiden yang tidak melibatkan pimpinan KPK dalam membahas draf revisi UU KPK.

Menurut Kurnia, sikap presiden seperti itu, dinilai bertolak belakang dengan janjinya dalam Nawacita pada saat kampanye lalu. Dia khawatir pemerintahan Jokowi-JK justru masuk dalam catatan sejarah sebagai pemerintahan yang membidani kehancuran lembaga antikorupsi di Indonesia.

Dalam Nawacitanya, Jokowi-JK memiliki sembilan agenda prioritas yang disampaikan selama kampanye Pilpres 2014. Salah satunya terkait reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Namun dalam perjalannya, kata dia, Jokowi justru melakukan upaya pelemahan KPK dengan disetujuinya usulan DPR untuk melakukan revisi UU KPK yang pembahasannya tidak melibatka unsur pimpinan lembaga anti rasuah itu.

Sehingga dia menganggap wajar bila persoalan ini membuat Pimpinan KPK mengembalikan mandat pengelolaan KPK ke presiden, sebagaimana disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat lalu.

“Penyerahan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden, kemarin, merupakan bentuk ekspresi yang wajar jika melihat berbagai upaya pelemahan KPK saat ini,” ujar Kurnia. (ndi)

Loading...
Baca Juga :   FPPP MPR Usul Jabatan Presiden Delapan Tahun
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Presiden Berhak Tak Keluarkan Perppu

Published

on

Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Nasional

Banyak Daerah Tak Cukup Serius Persiapkan Pilkada

Published

on

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Nasional

Daerah Belum Tuntaskan NPHD, Kemendagri Turun Tangan

Published

on

Ilustrasi. (Ist/Net)
Continue Reading




Loading…