Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Wawancara Realitarakyat dengan Margarito: KPK Telat Sadar

Published

on

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Pernyataan Agus Rahardjo yang menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada presiden dinilai terlambat.

Demikian wawancara wartawan realitarakyat dengan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, Jumat malam (13/9/2019).

“Kenapa baru sekarang mereka menyatakan kewenangan dalam pemberantasan korupsi itu adalah pekerjaan presiden. Karena secara tata negara tidak ada orang lain di republik ini yang memegang kewenangan melaksanakan hukum termasuk menegakkan pemberantasan korupsi, kecuali presiden,” kata Margarito.

“Dan mereka (KPK) adalah alatnya.”

Lebih lanjut, ketika ditanyakan apa yang sedang dipertunjukan KPK hari ini? Margarito tidak terlalu ambil pusing dengan apa yang sedang ‘dimainkan’ pimpinan institusi anti-rasuah tersebut.

“Nggak apa-apa, biarkan saja, toh sebentar lagi mereka juga berakhir. Lembaga itu kan tidak berakhir dengan sendirinya hanya karena mereka konferensi pers,” kata dia.

“Tetapi satu hal yang kita minta adalah dari mereka. Mereka harus pastikan kepada bangsa ini dan presiden bahwa mereka berada dan tunduk serta patuh pada UU. Mereka bukan lembaga yang berada untuk mengendalikan presiden,” kata Margarito.

Tidak hanya itu, Margarito juga mengaku heran dengan pernyataan pimpinan KPK dalam konferensi pers yang baru digelar Jumat malam tadi.

“Kenapa baru sekarang mereka menyatakan kewenangan dalam permberantasan korupsi itu adalah pekerjaan presiden, karena secara tata negara tidak ada orang lain di republik ini yang memegang kewenangan melaksanakan hukum termasuk menegakan pemberantasan korupsi, kecuali presiden,” kata dia. [ipg]

Loading...
Baca Juga :   KPK Resmi Tetapkan Anak Buah SBY Sebagai Tersangka
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Pemerintah Pastikan Tak Lemahkan KPK

Published

on

Continue Reading

Hukum

OTT Kuota Impor Ikan, KPK Sita 30 Ribu Dolar AS

Published

on

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. (foto: ist/net)
Continue Reading

Hukum

Dituding Hambat Investasi, KPK: Jangan Ngasal, Kalau Ngomong Pake Data

Published

on

Jubir KPK, Febri Diansyah (foto: ist/net)
Continue Reading




Loading…