Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Terbukti Korupsi, Kades Hoi Dibui Dua Tahun, Bendahara dan TPK Lebih Ringan

Published

on

Kupang, Realitarakyat.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi anggaran dana desa, di Desa Hoi, Timor Tengah Selatan, Kamis (12/9/2019).

Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim yang dipimpin, Fransiska Paula Nino didampingi hakim anggota, Ali Muhtarom dan Ibnu Kholiq. Sedangkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten TTS, ada Semuel Sine.

Adapun tiga terdakwa yakni, Kepala Desa Hoi, Edinus Tuke, Yustus M’nao (bendahara) dan Elias Nome (TPK), mereka didampingi kuasa hukumnya, Herry Batileo.

Dalam amar putusan, majelis hakim menegaskan bahwa ketiga terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, kata hakim, terdakwa Edinus Tuke selaku Kades Hoi dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Terdakwa Edinus Tuke juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 20 juta.

Ditegaskan hakim, apabila uang pengganti kerugian negara tidak dibayar satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang dan juga apapabila harta tersebut tidak mencukupi untuk menutup kerugian negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Sedangkan untuk Yustus M’Nao selaku bendahara dan Elias Nome selaku TPK masing-masing dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara. Kedua terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, perbuatan ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31/99 sebagaimana diubah dan ditambah dgn UU 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga :   Kasus Wali Kota Cup, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Usai sidang, JPU Kejari TTS, Semuel Sine kepada wartawan mengaku bahwa dirinya pikir-pikir atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang.

Hal senada disampaikan kuasa hukum para terdakwa, Herry Batileo mengatakan bahwa dirinya pikir-pikir dulu dan akan berkonsultasi dengan para terdakwa untuk nyatakan sikap. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Pemerintah Pastikan Tak Lemahkan KPK

Published

on

Continue Reading

Hukum

OTT Kuota Impor Ikan, KPK Sita 30 Ribu Dolar AS

Published

on

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. (foto: ist/net)
Continue Reading

Hukum

Dituding Hambat Investasi, KPK: Jangan Ngasal, Kalau Ngomong Pake Data

Published

on

Jubir KPK, Febri Diansyah (foto: ist/net)
Continue Reading




Loading…