Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Pimpinan KPK Serahkan Tanggung Jawab ke Presiden

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terdiri dari Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M. Syarief menggelar jumpa pers di gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam (13/9/2019).

Dalam jumpa pers, pimpinan KPK mempertanyakan soal revesi undang-undang KPK yang dinilainya melemahkan KPK.

“Kami bertanya-tanya apa isi revisi uu tersebut, karena kami tidak tahu isinya,” kata Agus.

Hal itu lantaran banyak pegawai KPK yang mempertanyakan apa isi dari draf revisi UU KPK tersebut. Agus pun mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya, ia sudah menghadap Menteri hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk dapatkan draf yang resmi.

“Nah pak menteri menyatakan, nanti akan diundang. Namun ketika kami baca (media) pagi tadi, tidak perlu lagi konsultasi dengan banyak pihak termasuk dengan KPK. Oleh karena itu kami sangat memprihatinkan,” kata dia.

“Kami menilai, apakah ini betul mau melemahkan KPK.”

Atas hal itu, kata Agus, setelah mempertimbangkan sebaik-baiknya, sebagai pimpinan tertinggi, Agus Cs menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih dipercaya sampai Desember atau kemi menunggu perintah itu dan kemudian, akan tetap beroperasional seperti biasa. Kami menunggu perintah bapak presiden, untuk diajak bicara sebagaimana kegelisahan pegawai,” kata Agus. [ipg]

Baca Juga :   DPR Minta Rektor dan Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Dicopot
Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Ini Harta Bekas Ajudan Wapres Boediono yang Jadi Ketua KPK Baru

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi III DPR RI telah melakukan fit and propert test terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.

Hasilnya, Filri Bahuri mendapatkan suara tertinggi, setelah Komisi III DPR melakukan rapat antar-ketua fraksi.

Diketahui, pria kelahiran Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 8 November 1963 itu juga pernah menjabat sejumlah jabatan penting. Pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Boediono.

Kemudian menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karodalops Sops Polri, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kapolda NTB. Dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sebelum dipercaya sebagai Kapolda Sumsel.

Lalu berapa harta kekayaan yang dimiliki oleh pimpinan KPK terpilih itu?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Firli melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2019 atas kekayaannya pada 2018 sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK pada saat itu.

Firli Bahuri memiliki total harta kekayaan Rp18.226.424.386. Adapun rinciannya, dia memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp10.443.500.000 yang tersebar di Bekasi dan Kota Bandar Lampung.

Kemudian harta berupa tiga kendaraan roda empat dan dua kendaraan roda dua dengan total Rp 632.500.000. Firli juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 7.150.424.386 miliar sehingga total keseluruhan harta kekayaan Firli adalah Rp 18.226.424.386. [ipg]

Baca Juga :   Petugas Avsec Bandara Juwata Tarakan Tangkap 2 Pria Pembawa Sabu
Continue Reading

Hukum

Bandar Narkoba di Tambora Diringkus Usai Bertansaksi

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Seorang bandar narkoba YN (43), diringkus unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat, setelah melakukan transkasi sabu di kawasan Jalan Keadilan V Glodok, Tamansari, Jumat malam.

Kapolsek Tambora Komisaris Polisi Iver Son Manossoh mengatakan, pihaknya menerima informasi, tempat kejadian perkara tersebut sering digunakan untuk bertransaksi narkoba.

“Anggota buru sergap melakukan penangkapan ‘undercover,’ dan sesaat tiba di lokasi anggota kami melihat pelaku berinisial YN (43 th) sedang melakukan transaksi jual beli narkoba,” ujar Iver dalam keterangan, Minggu (15/9/2019).

Iver menjelaskan, timnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka dan menemukan barang bukti narkoba 18 paket sabu siap edar dalam sebuah bungkusan plastik.

Selanjutnya, tersangka dibawa ke Polsek Tambora untuk penyelidikan. Dari tersangka, diperoleh informasi sabu tersebut di beli Rp 2 juta dari seseorang inisial IW (41) yang di kenalnya di Jembatan Lima.

“Oleh tersangka, sabu sekitar 2 gram itu lalu dipecah jadi 30 buah kemasan paket-paket kecil, dan laku terjual sebanyak 12 paket kecil,” ujar Iver.

Selain itu, polisi juga menyita uang tunai senilai Rp 330.000, dan 2 unit ponsel untuk melakukan transaksi narkoba.

Iver menambahkan, petugas kepolisian di lapangan masih memburu keberadaan IW sebagai pemasok barang haram tersebut.

Dan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 sub 112 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009, dengan ancaman minimal 5 Tahun penjara. [ipg]

Baca Juga :   Wapres JK Dapat Penghargaan Itera Adi Yasa Mahatama
Continue Reading

Hukum

Ini Tanggapan Menteri LHK Soal Tudingan Rendahnya Penegakan Hukum Kasus Karhutla

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar menegaskan, sanksi hukum diberikan kepada siapa pun yang terbukti bersalah dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah law enforcement.

Sikap tegas dalam penegakan hukum selama 5 tahun ini, telah membuahkan hasil. Jika masih ada yang membandel, kata Siti, pasti ditindak.

“Melihat persoalan kebakaran hutan dan lahan atau saya lebih suka menyebutnya kebakaran bentang alam atau lansekap atau landscape fire itu tidak bisa dari jauh, me-reka-reka, harus tau betul kondisi lapangan. Mengapa? Karena landscape itu bercirikan waktu dan tempat yang selalu berubah dan sangat berpengaruh membentuknya, serta interaksi antara time and space itu dalam bentuk sosio-kultural, tidak bisa secara linier orang mengatakan apalagi menuding soal adanya kelemahan law enforcement,” ujar Siti Nurbaya, Sabtu (14/9/2019) malam.

Penegasan Menteri Siti ini merespons pandangan yang muncul di ruang publik, baik nasional maupun internasional berkenaan dengan menguatnya intensitas hotspots di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah.

Demikian pula muncul berbagai hoptesis termasuk hal-hal yang bersifat common sense dilontarkan ke ruang publik termasuk tudingan bahwa kebakaran Sumatera karena okupasi ilegal, korupsi dan rendahnya law enforcement.

Dijelaskan Siti, law enforcement merupakan bagian penting dalam bangunan konsep penanganan landcsape fire di Indonesia, selain dari tata kelola kawasan sebagai pencegahan serta livelihood masyarakat, akses bagi masyarakat untuk sejahtera.

Selain law enforcement yang sudah berjalan selama 5 tahun terakhir ini, katanya, hal yang penting juga adalah tata kelola, termasuk oleh para pemegang ijin. “Ini merupakan aspek penting,” katanya.

Dicontohkan, misalnya pada ijin restorasi ekosistem yang diberikan kepada WWF sebagai pemegang ijin yang ternyata juga mengalani kebakaran berulang di wilayah konsesi ijin tersebut.

Baca Juga :   Ingin Bebas, Said Didu Pilih Mundur Dari PNS

Disegel KLHK
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Jumat (13/9/2019) telah mengambil sikap tegas dengan melakukan penyegelan terhadap PT Alam Bukit Tigapuluh (PT ABT), konsesi Restorasi Ekosistem (RE) WWF-Indonesia, yang berlokasi di Provinsi Jambi, karena terbukti areal konsesi tersebut mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Penyegelan tersebut dilakukan oleh KLHK akibat kegagalan perusahaan tersebut dalam menangani karhutla di areal konsesinya itu mulai Agustus 2019.

“Berdasarkan daftar perusahaan yang telah disegel hingga hari ini (14 September 2019) akibat karhutla, PT ABT merupakan salah satu dari 42 konsesi yang telah disegel oleh KLHK,” ungkap Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam keterangannya, di Jakarta (14/9/2019).

“Karhutla yang terjadi di konsesi PT ABT ini merupakan pengulangan kejadian yang sama pada tahun 2015 lalu, di mana konsesi RE WWF tersebut juga terjadi Karhutla serius,” ujarnya menambahkan.

Sekjen KLHK juga menjelaskan, konsesi PT ABT merupakan areal konsesi RE yang di antaranya bertujuan untuk berperan sebagai zona penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yang merupakan bagian utama dari Ekosistem Bukit Tigapuluh seluas seluas 400.000 hektar – atau sekitar 6 kali luas DKI Jakarta – yang merupakan salah satu habitat tersisa harimau dan gajah Sumatera yang terancam punah.

“Hingga data per 14 September 2019, konsesi RE WWF tersebut merupakan satu-satunya konsesi restorasi ekosistem yang disegel oleh KLHK akibat Karhutla,” tegas Bambang.

Menurutnya, KLHK telah menyegel 28 konsesi sawit, termasuk konsesi-konsesi milik perusahaan-perusahaan Malaysia dan Singapura, serta 14 konsesi kehutanan, termasuk konsesi RE WWF di dalamnya, karena kasus Karhutla.

Sekjen KLHK menjelaskan, dari 42 konsesi yang telah disegel itu, mayoritasnya berada di Pulau Kalimantan, yakni sebanyak 34 konsesi. Tercatat 26 konsesi yang disegel di Kalimantan Barat dan 8 konsesi di Kalimantan Tengah.

Baca Juga :   Kejagung Nyatakan Kerugian Negara Akibat Korupsi Sarana Air Bersih Di Berau Sebesar Rp 35 Milyar

Sementara di Pulau Sumatera, terdapat 5 konsesi yang disegel di Riau, disusul 2 konsesi di Jambi, dan 1 konsesi di Sumatera Selatan. (ndi)

Continue Reading
Loading…