Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ekonomi

Munas HIPMI, Bagas Adhadirgha Nyatakan Siap Menang Siap Kalah

Published

on

Calon Ketua Umum HIPMI periode 2019-2022, Bagas Adhadirgha

Jakarta, Realitarakyat.com – Calon Ketua Umum (caketum) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019-2022, Bagas Adhadirgha, mengaku sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengahadapi pemilihan ketua umum HIPMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI HIPMI.

“Kami, saya dan tim sudah bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dari visi, misi, hingga program kerja untuk membawa HIPMI ke masa depan yang lebih baik. Untuk itu kami siap dalam menghadapi Munas HIPMI,” kata Bagas, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Realitarakyat.com, Jumat (13/9/2019).

Bagas yang juga merupakan ‘founder’ sekaligus CEO Asia Aero Technology ini, menganggap para caketum dan timnya masing-masing sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mempersiapkan segala sesuatu dari A sampai Z untuk menuju ‘HIPMI SATU’.

“Para caketum dan timnya, menurut saya, sudah melakukan segala yang terbaik dalam perjuangan menuju ‘HIPMI SATU’. Saya sangat mengapresiasi semua ide dan terobosan yang digagas oleh caketum Maming dan caketum Ajib beserta tim yang berada di balik layar,” ujarnya.

Tak hanya itu, pengusaha muda yang juga Ketua Bidang IX Internasional dan Pariwisata Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI tersebut menegaskan, bahwa apapun hasil dari MUNAS XVI HIPMI nanti, menang ataupun tidak, dia bersama caketum Maming dan caketum Ajib akan tetap berkontribusi untuk membangun HIPMI ke depan.

“Seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga, apapun hasil dari MUNAS besok, saya akan terima dengan sangat ikhlas menang ataupun tidak,” tegas dia.

“Terlebih saya, Caketum Maming, dan Caketum Ajib sudah saling sepakat untuk bersama-sama membangun HIPMI agar dapat terus memberi manfaat bagi anggota, bangsa, dan juga negara Indonesia,” tandas caketum nomor urut 1 itu.

Baca Juga :   Bamsoet Bangga UMKM Buka Harley Davidson Store dan Kafe

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka Munas BPP HIPMI XVI 2019, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Pukul 09.00 WIB, Senin (16/9/2019).

Hal tersebut diutarakan Ketua Umum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia pada konferensi pers, di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Untuk diketahui, terdapat tiga kandidat caketum yang berkompetisi, yakni Bagas Adhadirgha (Ketua Bidang Luar Negeri dan Pariwisata BPP HIPMI), Ajib Hamdani (Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI), Mardani H Maming (mantan Bupati Tanah Bumbu dan Ketua APKASI). (ndi)

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Ekonomi

PKS Protes Keras Terhadap Permendag Impor Daging Tak Wajib Halal

Published

on

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan serta Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal, mendapat protes keras dari Fraksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Adalah Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini yang melayangkan protes, lantaran tidak sesuai dan bertabrakan dengan aturan yang ada sebelumnya.

“Permedag ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan produk peraturan lain karena bisa dipahami melepas tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara,” kata Jazuli Juwaini dalam keterangan kepada realitarakyat.com, Minggu (15/9/2019).

Jazuli yang pernah memimpin Panja UU Jaminan Produk Halal (JPH) ini sangat menyesalkannya. Sebab Permendag yang lama (sebelum direvisi) jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut.

“Jika ada unsur kesengajaan atas nama kepentingan perdagangan, kebijakan ini jelas tidak sensitif terhadap konsumen Indonesia, bertolak belakang dengan undang-undang dan jaminan negara atas produk halal. Kemendag seharusnya makin menegaskan aturan label halal bukan malah menghapusnya dari aturan karena Kemendag adalah ujung tombak tata niaga produk yang beredar di tanah air,” kata Jazuli.

Untuk itu, Legislator dari Dapil Banten ini meminta agar isu ini tidak berkembang dan kontraproduktif lebih baik sesegera mungkin Permendag Nomor 29/2019 itu dibatalkan atau direvisi dengan kembali menegaskan aturan label halal. Dasarnya jelas bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain yang lebih tinggi dan lebih kuat.

“Batalkan sekarang juga, jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Jangan sampai Permendag tersebut menjadi peluang mengalirnya produk yang tidak terjamin informasi kehalalannya. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang jaminan produk halal dan berbagai peraturan lain,” kata Jazuli. [ipg]

Baca Juga :   Tiga Ruas Jalan Tol Lintas Sumatera Siap Dioperasikan
Continue Reading

Ekonomi

NasDem Rumuskan Kebijakan Pertanian Terintegrasi

Published

on

Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPP Partai NasDem Emmy Hafild, kedua dari kanan. (foto: istimewa)

Jakarta, Realitarakyat.com – Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPP Partai NasDem, Emmy Hafild menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian besar terhadap rencana kebijakan pemerintah dalam pengembangan rantai pasok pertanian rakyat.

Menurut Emmy, upaya pengembangan kebijakan harus dilakukan sebagai sistem yang terintegrasi dari pembangunan industri di tingkat pedesaan hingga pengembangan pasar yang saat ini sudah berbentuk e-commerce.

“Upaya mendorong kebijakan pertanian ini, harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang dapat diterapkan dari tingkat hulu sampai hilir. Inisiasi sistem dan pengembangan akademik sudah banyak dilakukan di berbagai universitas, kita harus merangkul mereka agar dapat mendayagunakan pencapaian anak bangsa,” kata Emmy, dalam keterangannya yang disampaikan kepada Realitarakyat.com, usai melakukan FGD, di DPP Nasdem, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Lebih jauh Emmy menyatakan bahwa partainya saat ini tengah melakukan kajian mengenai pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian. Sehingga sampai saat ini, pihaknya terus mengumpulkan berbagai pakar dan praktisi agar berkontribusi dalam pembahasan kebijakan pengembangan pertanian.

“Komitmen kami terhadap perumusan kebijakan pertanian ini, akan kami sampaikan pada saat Kongres NasDem pada November mendatang,” tutupnya. (ndi)

Baca Juga :   DPR: Sudah Diatur, Tak Perlu Kaget dengan Kenaikan Harga BBM
Continue Reading

Ekonomi

KRN Seleksi Calon Direktur Umum Bank NTT

Published

on

Kupang, Realitarakyat.com – Akhirnya, setelah sekian lama tanpa pajabat definitif, Komite Remunirasi dan Nominasi (KRN) kini mulai melakukan seleksi calon Direktur Umum (Dirum) Bank NTT.

Kepala KRN, Frans Gana dalam jumpa pers di Kantor Pusat Bank NTT, kemarin mengatakan, saat akhir pembukaan pada 04 September 2109 ada lima calon yang mendaftarkan diri masing-masing Sonny G.S. Pellokila (kepala divisi UMKM dan konsumen Bank NTT), Johanis Tadoe (pemimpin cabang khusus Bank NTT), Johanis Landu Praing (kepala divisi recorsec Bank NTT), Alosyus RA Geong SE (Kepala divisi suporting Kredit Bank NTT), Paulus Stefen Mesakh (jabatan kepala divisi SDM Bank NTT).

Namun dari hasil penjaringan administrasi, Paulus Stefen Mesakh (jabatan kepala divisi SDM Bank NTT), Johanis Landu Praing (kepala divisi recorsec Bank NTT, dan Alosyus Geong (Kepala divisi suporting Kredit Bank NTT) yang dinyatakan lolos.

Dia melanjutkan, seleksi Dirum Bank NTT dilakukan karena belum diisi dan sehingga belum memenuhi tata kelola Bank NTT.

Selanjutnya, calon yang memenuhi syarat dan direkomendasiakan oleh KRN akan dikonsultasikan ke Gubernur NTT selaku Pemegang Saham Prioritas (PSP) hal itu sesuai dengan mandat RUPS.

Setelah dikonsultasikan, nama-nama calon akan dikirim ke OJK pusat untuk dilakukan fit and propertest.

Dasar perekrutan calon Dirum Bank NTT didasarkan, POJK Nomor : 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK : 27/ POJK.03/2016/ tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat, berita acara RUPS Luar Biasa Bank NTT nomor 01 tanggal 11 Juni2019 di Labuan Bajo, Rapat KRN tanggal 16 Agustus 2019 tentang proses pencalonan Dirum bank NTT. [ipg]

Baca Juga :   PKS Protes Keras Terhadap Permendag Impor Daging Tak Wajib Halal
Continue Reading
Loading…