Connect with us

Hukum

MAKI Desak KPK Lacak Keberadaan Mekeng di Luar Negeri

Published

on

koordinator masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. (foto: ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melacak keberadaan Melchias Marcus Mekeng yang dikabarkan berada di luar negeri.

Mekeng diduga terlibat dalam kasus suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM. Meski demikian, dalam kasus tersebut Mekeng masih berstatus sebagai saksi.

Sebagaimana diketahui, KPK telah mencegah Ketua Fraksi Golkar itu untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung sejak Selasa 10 September 2019.

Namun Ketua Komisi XI DPR itu kini dikabarkan tengah berada di luar negeri. “Jika dia (Melchias Marcus Mekeng) tidak mau kembali, maka KPK harus proses lebih lanjut, bila perlu ajukan ke pengadilan dan Imgrasi untuk mencabut pasportnya,” tegas Boyamin, Kamis (12/9/2019).

Boyamin menuturkan, jika ditemukan 2 alat bukti atas dugaan keterlibatan Mekeng dalam korupsi yang dilakukan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan Samin Tan, maka KPK bisa menetapkan Mekeng sebagai tersangka.

“Keberadaan Mekeng di luar negeri, juga bisa membuat KPK menetapkannya sebagai Daftar Pencarian Orang Interpol (Red Notice) sehingga bisa dideportasi ke Indonesia,” katanya menambahkan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, berjanji pihaknya akan melacak keberadaan Mekeng di luar negeri.

Pada Rabu (11/9/2019) lalu, KPK memanggil Mekeng sebagai saksi untuk keperluan pemeriksaan dalam tersebut. Sayangnya, Mekeng tidak memenuhi panggilan KPK tersebut.

“Ya, enggak apa-apa (meski di luar negeri). Akan kami cek dengan pihak Imigrasi,” kata Laoede, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Laode mengingatkan, Mekeng sebagai wakil rakyat seharusnya memberikan contoh agar menghormati dan taat hukum. “Beliau kan anggota DPR, jadi seharusnya beliau tahu,” ujarnya.

Menurut dia, keterangan mekeng dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) Samin Tan. Karena, katanya, Mekeng diduga mengetahui banyak ihwal kasus suap ini.

“Penyidik KPK beranggapan bahwa yang bersangkutan mengetahui beberapa hal yang berhubungan kasus itu,” tegas Laode menambahkan.

Kasus suap pengurusan terminasi tersebut, merupakan pengembangan dari kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat beberapa pihak. Samin Tan diduga menyuap eks-anggota DPR Eni Maulani Saragih agar membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi PT BORN. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Headline

Koperasi HMM Gagal Bayar, Pesan Kemenkop: Jangan Mudah Tergiur Iming-iming Bunga Tinggi

Published

on

Continue Reading

Hukum

Roy Suryo Laporkan Sunda Empire ke Polda Metro Jaya

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Hukum

Waspada..! Marak Penipuan di Instagram dengan Modus Sepeda Listrik Murah

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending