Connect with us

Kesehatan

BPJS Wacth Dukung Pelibatan RT/RW Jadi Juru Tagih Iuran BPJS Kesehatan

Published

on

- Koordinator Advokasi BPJS Wacth, Timboel Siregar. (foto: ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Koordinator Advokasi BPJS Wacth, Timboel Siregar, mendukung keterlibatan RT/RW untuk membantu penagihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Karena hal yang baik dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang ada. Justru dengan dijadikannya JKN sebagai program strategis nasional, maka Pemda harus terlibat aktif,” ujarnya, saat dihubungi Realitarakyat.com, Jumat (13/9/2019).

Dengan demikian, kata Timboel, ujung tombak Pemda di masyarakat adalah RT/RW.

“Dengan pelibatan RT/RW ini, maka akan ada perasaan segan dari masyarakat yang dihubungi ketua RT atau RW sehingga masyarakat dengan mudah akan membayar tunggakan iuran,” jelasnya.

Sehingga, kata Timboel, ada proses pengingat bagi masyarakat untuk membayar JKN.

Tetapi, kata Timboel, ada beberapa hal yang harus dilakukan BPJS kesehatan dan pemda. Pertama, RT/RW diberikan pemahaman tentang JKN. “Baik tentang hak maupun kewajiban peserta JKN,” tuturnya.

Kemudian harus ada upah pungutan yang diberikan BPJS kepada RT/RW atas tunggakan iuran yang berhasil dipungut.

“Demikian juga RT/RW diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang teknik meyakinkan masyarakat untuk bayar iuran sehingga proses penarikan tunggakan iuran dilakukan secara persuasif,” tuturnya.

Realitarakyat.com yang mencoba konfirmasi Direktur BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, hingga berita ini diturunkan, belum menjawab pesan singkat yang dilayangkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini BPJS Kesehatan melakukan berbagai cara untuk mengurangi tumpukan utang.

Jika sebelumnya BPJS Kesehatan berencana menaikkan iuran peserta mandiri awal tahun 2020, kali ini BPJS Kesehatan menggandeng Ketua RT dan RW, untuk menagih peserta BPJS mandiri, yang memiliki tunggakan, atau belum membayar iuran.

Seperti di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan surat edaran Lurah Mekarjaya bernomor 460/121-kemaspel kepada seluruh Ketua RW Kelurahan Mekaryaja tanggal 22 Agustus 2019, kelurahan itu telah meneken nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Cabang Depok.

Nota kesepakatan itu, berkaitan dengan pelaksanaan program Desa JKN. Adapun isi surat itu antara lain memerintahkan seluruh ketua RW terlibat dalam penagihan tunggakan iuran peserta JKN di kelurahan ini yang nilainya mencapai Rp 9 miliar. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Kesehatan

Obat Ranitidin Ditarik, Ini Daftar Penggantinya

Published

on

Continue Reading

Kesehatan

Obat-obatan Bukan Pilihan Terbaik Atasi Gejala Agitasi Demensia

Published

on

Continue Reading

Kesehatan

Koperasi Perikanan Diharapkan Ikut Berperan Atasi Stunting

Published

on

Continue Reading




Loading…