Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Sidang Kasus E-KTP, Mantan Sekjen Kemendagri Berkelit Tak Kenal Markus Nari

Published

on

Suasana sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/9/2010). (foto/riz)

Jakarta, Realitarakyat.com – Mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Anggraeni, mengklaim tidak mengenal mantan anggota Komisi II DPR RI Markus Nari.

Namun, ketika ditunjukan oleh Jaksa KPK dokumen risalah rapat penambahan anggaran proyek e-KTP, dia akui sempat berkomunikasi dengan Markus dalam rapat tersebut.

Hal itu terlihat ketika persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Markus Nari, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Awalnya, Diah menjelaskan, sebagai Sekjen Kemendagri, dirinya mengaku tidak memiliki kewenangan masuk ke ranah teknis. Begitu juga dengan rapat dengar pendapat di DPR.

“Jadi yang sering hadir di RDP itu yah pejabat eselon satu, apalagi menyangkut hal teknis,” jelasnya.

Ketika Jaksa KPK menanyakan bahwa dalam dokumen risalah rapat, nama Diah tertulis hadir.

Namun, Diah menyebutkan, itu hanya sebatas absen. “Karena Sekjen itu hadir di rapat awalan saja pak,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Diah ketika ditanyakan salah satu hakim anggota apakah ia mengenal Markus Nari. Yang langsung dijawabnya tidak kenal.

“Loh kok tidak kenal, itu tadi pak Jaksa sebut nama ibu ada dalam risalah rapat,” cecar hakim anggota.

Diah pun menjawab, bahwa biasanya dalam rapat di DPR, pihaknya hanya mendapatkan absen nama-nama anggota yang hadir. “Tetapi kita enggak tahu siapa yang nama ini hanya dikasih absennya saja. Lain bila pimpinan Komisi,” katanya.

Namun ketika sesi penunjukan alat bukti yang dimiliki Jaksa KPK, disebutkan telah terjadi perbincangan antara Diah dengan Markus atas pengajuan anggaran yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

“Iya pak benar itu percakapan saya. Namun saya itu enggak sampai selesai hanya di pembukaan rapat saja,” tuturnya singkat.

Baca Juga :   Presiden Jokowi Serahkan Bantuan di Lombok dan Sumbawa

Dalam dakwaan Jaksa KPK untuk Markus disebutkan, bahwa Diah adalah pihak yang ikut diperkaya atas terjadinya korupsi proyek e-KTP.

Pasalnya, Diah menerima uang 500 ribu dolar AS dan Rp22,5 juta. Uang tersebut diterima dari pengusaha yang dekat dengan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, Andi Narogong. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Penundaan RKUHP Dinilai Tepat

Published

on

Continue Reading

Hukum

Penerbitan Perppu KPK Bisa Kembalikan Citra Positif Pemerintah?

Published

on

Aksi Demo Rolak Pelemahan KPK / Net
Continue Reading

Hukum

Viral Video Asusila, Wanita Berseragam ASN Adalah Korban

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…