Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

KPK Tetapkan Kock Meng Tersangka Suap Reklamasi Kepri

Published

on

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pengusaha Kock Meng sebagai tersangka kasus dugaan suap Penerbitan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

“KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan KMN (Kock Meng) swasta sebagai tersangka,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, dalam konferensi persnya, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Kasus ini adalah pengembangan dari perkara Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono, serta pihak swasta bernama Abu Bakar.

Yuyuk menambahkan, Kock Meng dengan bantuan Abu Bakar mengajukan izin prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Tanjung Piayu,
Batam.

Ada tiga kali proses permintaan izin yang dilakukan, diantaranya pada Oktober 2018 untuk rencana proyek reklamasi untuk pembangunan resort yang bersangkutan seluas 5 Hektare.

“Lalu April 2019 untuk rencana proyek reklamasi yang bersangkutan seluas 1,2 Hektare dan Mei 2019 untuk pembangunan resort dengan luas sekitar 10,2 Ha,” jelasnya.

Peruntukan area rencana reklamasi yang diajukan Kock Meng melalui Abu Bakar harusnya adalah budidaya dan termasuk kawasan hutan lindung (hutan bakau).

“Namun hal tersebut kemudian diakal-akali oleh agar dapat diperuntukan untuk kegiatan pariwisata dengan cara membagi wilayah 2 Hektare untuk budidaya dan selebihnya untuk pariwisata dengan membangun
keramba ikan di bawah restoran dan resort,” katanya.

Karena, kata Yuyuk, ada uang yang diserahkan kepada Nurdin Basirun dan dua pegawainya. “Pada Mei 2019 Rp45 juta dan 5 ribu dolar Singapura sebagai imbalan penerbitan Izin Prinsip dan Juli 2019 sebesar 6 ribu dolar Singapura untuk pengurusan data dukung syarat reklamasi,” jelasnya.

Baca Juga :   Imigrasi Tangkap 40 WNA Taiwan Pelaku Tindak Pidana Penipuan

Atas dasar itulah, Kock Meng disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Penundaan RKUHP Dinilai Tepat

Published

on

Continue Reading

Hukum

Penerbitan Perppu KPK Bisa Kembalikan Citra Positif Pemerintah?

Published

on

Aksi Demo Rolak Pelemahan KPK / Net
Continue Reading

Hukum

Viral Video Asusila, Wanita Berseragam ASN Adalah Korban

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…