Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Ketua KPK: Jumpa Pers Pelanggaran Firli Disepakati Mayoritas Pimpinan

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, jumpa pers atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri, sudah mendapat kesepakatan dari mayoritas pimpinan KPK.

Termasuk dirinya yang memberikan persetujuan kepada Wakil Ketua KPK Saut Situmorang untuk menjelaskan duduk persoalan pelanggaran mantan Deputi Penindakan KPK itu kepada publik.

“Saya ingin mengklarifikasi, Pak Saut kemarin melakukan konferensi pers. Itu adalah persetujuan mayoritas pimpinan,” ujar Agus, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Agus menambahkan, memang ada proses dinamika sebelum jumpa pers itu dilakukan. “Tetapi bukan berarti pak Saut jalan sendirian, namun ada persetujuan mayoritas pimpinan,” jelasnya.

Hal itu disampaikan bersama dengan dua pimpinan KPK lainnya, yaitu Saut Situmorang dan Laode M Syarif. Sedangkan yang absen adalah Basaria Pandjaitan. Sedangkan Alexander Marwata, yang bersangkutan tengah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) di Komisi III DPR RI.

Namun pernyataan Agus Rahardjo itu dibantah oleh Alexander Marwata. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui perihal konferensi pers pada Rabu, 11 September yang menyampaikan tentang pelanggaran kode etik Firli.

Alex pun menyebutkan, tidak semua pimpinan mengetahui konferensi pers tersebut. “Artinya press conference itu tidak diketahui oleh seluruh pimpinan. Pak Agus ada di Jogja. Saya dan Bu Basaria sebenarnya di kantor. Tapi ya itu yang terjadi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam jumpa pers itu hanya dihadiri Saut Situmorang serta penasihat KPK Tsani Annafari yang menyampaikan bahwa Firli melakukan pelanggaran kode etik berat.

Alex menyebutkan, belum ada vonis yang menyatakan Firli melakukan pelanggaran kode etik berat.

Menurut Alex, dugaan pelanggaran harusnya diputuskan oleh Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) serta mendapatkan laporan dari Pengawasan Intenal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

Baca Juga :   Keputusan Komisi III harus Diterima, Tapi SOMASI NTB Pertanyakkan Integritas Firli

Ketika DPP ingin memeriksa Firli namun yang bersangkutan telah ditarik kembali oleh Mabes Polri. Alex menjelaskan, dalam mekanisme pemeriksaan DPP, pihak diduga pelanggar kode etik bisa menyatakan mengakui kesalahan atau membela diri di persidangan.

“Pimpinan sendiri sudah mengklarifikasi kepada Pak Firli terkait pertemuan dengan TGB. Nah yang bersangkutan sudah memaparkan di depan lima pimpinan, oke kalau seperti itu kita berikan peringatan saja.”

“Tetapi belum sampai surat peringatan itu keluar ada penarikan yang bersangkutan ditarik oleh Polri. Kemudian kita kembalikan karena ada kebutuhan di organisasi kita berhentikan dengan hormat. Itu surat yang terkait dengan Pak Firli. Itu faktanya,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, Firli yang juga ikut fit and propert test calon Pimpinan KPK, bertemu dengan mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Pemberian Gelar Harus Miliki Landasan Kuat

Published

on

Surat rencana penganugerahan gelar Putra Reformasi kepada Presiden Jokowi. (Foto:Ist/Net)
Continue Reading

Hukum

Penyiaraan Berita Bohong Seperti Apa yang Bisa Dipidana?

Published

on

Continue Reading

Nasional

GeRah: Amien Rais Bukan Inisiator Wacana Amandemen UUD

Published

on

Buku UUD 1945 dan Perubahannya. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading




Loading…