Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Geruduk Komisi III, Forum Santri Indonesia Dukung Revisi UU KPK

Published

on

Pertemuan Forsi dengan Perwakilan Komisi III DPR / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Dukungan terhadap DPR untuk melakukan revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang KPK semakin deras.

Kali ini, dukungan datang dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Santri Indonesia (Forsi).

Kedatangannya cukup mengejutkan, yakni saat Komisi III DPR sedang melakukan uji kelayakan dan kepatuhan terhadap calon pimpinan KPK, di Ruang Rapat para wakil rakyat, di komplek Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Koordinator Forsi, Syafrudin menyampaikan dukungannya terhadap langkah dewan kepada lembaga ad hoc yang saat ini dipimpin Agus Rahardjo Cs.

Ia berpandangan, kewenangan yang dimiliki instansi antirasuah itu terlalu kuat. Sehingga, revisi atas UU a quo diperlukan.

“Kami dari Forsi terlibat aktif dalam mendorong revisi UU KPK. Harapannya, supaya lembaga superbody ini tidak sema-mena dalam berkerja,” kata Syafrudin, saat melakukan audiensi dengan perwakilan anggota Komisi III DPR.

Menurut dia, dengan kewenangan yang amat kuat itu, mustahil tidak terjadi kesalahan. Karena itu, diperlukannya klausul mengenai dewan pengawas yang nantinya akan memberikan perhatian kepada KPK dalam bertindak.

“Harapan kami dari forum santri Indonesia ini agar KPK lebih kuat setelah adanya pengawasan ini. KPK juga manusia secara rasional dan empiris bisa melakukan kesalahan,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyampaikan, kewenangan yang diberikan terlalu besar kepada KPK, sehingga perlu adanya pengawasan. Selain itu, pegawai KPK juga harus mematuhi UU.

“UU itu dibikin bukan untuk menguatkan dan melemahkan, tapi untuk mengatur,” kata Masinton.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa pembahasan revisi UU KPK berada di Badan Legislatif (Baleg) bukan di komisinya.

Kendati demikian, Masinton berjanji akan menyampaikan aspirasi Forsi. Bahkan, akan mengundang untuk mendapat seluruh masukan dari masyarakat sipil yang akan menjadi pertimbangan DPR dalam mengambil keputusan nanti.

Baca Juga :   Soal OTT, KPK Curigai Keterlibatan Orang 'Dalam'

“Kalau pembahasan revisi ini ada di Baleg bukan di Komisi III, tentu pandangan ini akan kami sampaikan ke Baleg, dan kami juga minta kesedian teman-teman Forsi untuk dapat hadir dan diundang di Baleg dalam memberikan pandangannya.” [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Penundaan RKUHP Dinilai Tepat

Published

on

Continue Reading

Hukum

Penerbitan Perppu KPK Bisa Kembalikan Citra Positif Pemerintah?

Published

on

Aksi Demo Rolak Pelemahan KPK / Net
Continue Reading

Hukum

Viral Video Asusila, Wanita Berseragam ASN Adalah Korban

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…