Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

DKPP Berhentikan 3 Penyelenggara Pemilu

Published

on

Sidang DKPP dengan agenda pembacaan putusan dari 17 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. (foto: ist)

Jakarta, Realitarakyat.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan dari 17 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Dalam sidang ini, DKPP mengeluarkan sanksi berupa pemberhentian tetap bagi tiga penyelenggara Pemilu, yaitu Moris Cerulo, Awal Rahmadi dan Faisal Rahman.

Moris Cerulo dan Awal Rahmadi merupakan ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Keduanya berstatus sebagai Teradu dalam empat perkara, yaitu 160-PKE-DKPP/VI/2019; 161-PKE-DKPP/VI/2019; 162-PKE-DKPP/VI/2019; dan 163-PKE-DKPP/VI/2019.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Moris Cerulo Muabuai selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapendan Teradu Awal Rahmadi selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” kata Ketua Majelis, Harjono.

Sedangkan Faisal Rahman merupakan anggota KPU Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019 yang menjadi teradu pada perkara 172-PKE-DKPP/VII/2019. Saat putusan ini dibacakan, Faisal Rahman sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan.

“Menyatakan Teradu Faisal Rahman tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” ucap Harjono membacakan putusan 172-PKE-DKPP/VII/2019.

DKPP juga memberikan sanksi berupa peringatan untuk 19 penyelenggara Pemilu dan peringatan keras untuk 10 penyelenggara Pemilu. Selain puluhan sanksi di atas, DKPP juga memulihkan nama baik atau merehabilitasi 47 penyelenggara Pemilu.

DKPP pun mengeluarkan ketetapan untuk satu perkara, yaitu 238-PKE-DKPP/VII/2019. Ketetapan ini dikeluarkan lantaran dicabutnya aduan oleh Pengadu sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan. (ndi)

Loading...
Baca Juga :   Walau Tak Gelar Open House, Rumah Megawati Ramai Dikunjungi Pejabat dan Masyarakat
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Penundaan RKUHP Dinilai Tepat

Published

on

Continue Reading

Hukum

Penerbitan Perppu KPK Bisa Kembalikan Citra Positif Pemerintah?

Published

on

Aksi Demo Rolak Pelemahan KPK / Net
Continue Reading

Hukum

Viral Video Asusila, Wanita Berseragam ASN Adalah Korban

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…