Connect with us

Hukum

Deputi IV Bidang Prestasi Kemenpora Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Published

on

Deputi IV Bidang Prestasi Kemenpora, Mulyana

Jakarta, Realitarakyat.com – Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis menilai, Mulyana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap terkait dana hibah dari Kemenpora ke Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI).

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan berlanjut,” kata hakim ketua Muchamad Arifin saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Mulyana diyakini hakim bersalah menerima suap dari eks Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy.

Majelis juga menvonis staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta masing-masing dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Keduanya disebut juga menerima suap dari Ending.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan, perkara ini berawal dari upaya KONI yang mengajukan dana bantuan hibah ke Kemenpora sebesar Rp51,529 miliar.

Dana itu untuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi-event Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Atas pengajuan tersebut Menpora Imam Nahrawi mendisposisikan Mulyana dan tim verifikasi untuk dilakukan penelitian apakah proposal tersebut layak diberikan kepada KONI Pusat.

Ending pun menemui Mulyana kemudian diarahkan untuk melobby Aspri Menpora Miftahul Ulum agar proses dana hibah KONI cepat cair.

Namun, harus ada fee sebesar 15-19 persen dari dana hibah yang diterima KONI melalui Kemenpora RI.

Realisasi fee tersebut berbentuk mobil Fortuner dan 1 buah kartu ATM debit BNI dengan saldo kurang-lebih senilai Rp 100 juta dan uang Rp 300 juta serta 1 buah ponsel merek Samsung Galaxy Note 9 untuk Mulyana.

Kemudian, uang Rp215 jita untuk Adhi dan Eko yang saat penerimaan uang diamankan petugas KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Atas dasar itulah Mulyana diyakini hakim telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Adhi dan Eko terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Polisi Diminta Segera Ungkap Pelaku Pembunuhan Hakim Jamaluddin

Published

on

Hakim Jamaluddin PN Medan / Net
Continue Reading

Hukum

Usut Korupsi Pokir dan BOP DPRD Garut, Kejari Periksa Politikus Golkar

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi Dalami Pelaku Lain Kasus Persekusi Anggota Banser

Published

on

Continue Reading




Loading…