Connect with us

Politik

Baleg Gelar Rapat Revisi UU KPK Saat Komisi III Masih Seleksi Capim

Published

on

Rapat Baleg DPR dengan Pemerintah / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN RB menggelar rapat kerja tingkat I pembahasan sejumlah revisi aturan perundang-undangan.

Revisi UU tersebut mengenai UU tentang MD3 dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Kita dapat melakukan rapat kerja untuk membahas rancangan uuu yg menjadi insiatif DPR. Pertama tentang UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, lalu kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK, UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan,” kata Wakil Baleg DPR Toto Daryanto, di Komplek Parlemen , Senayan, Kamis (12/9).

Dalam kesempatannya, Toto menjelaskan tentang perubahan UU tersebut, seperti mengenai revisi UU tentang KPK.

“Penjelasan tentang UU KPK atas perubahannya, berisi materi muatan sebagai berikut; a. Kedudukan KPK sebagai penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif; b. Pembentukan dewan pengawas; c. Pelaksanaan penyadapan; d. Mekanisme penghentian penyidikan dan atau penghentian perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK; e. Koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan hukum acara pidana ( Kepolisian Republik Indonesia Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan kementerian atau lembaga) dalam pelaksanaan penyidikan penyelidikan peraturan perkara tindak pidana korupsi; f. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan; g. Sistem kepegawaian KPK,” kata Toto.

Tidak hanya itu, Toto juga menjelaskan bahwa berdasarkan materi tersebut ada sejumlah perubahan hingga penambahan terhadap klausul pasal dalam materi perundang-undangan tersebut.

“Berdasarkan materi tersebut dilakukan perubahan pada Pasal 1, 3, 5, 6, 7 sampai 15, 19, 21, 24, 29, 32, 33, 38, 40, 43, 45, 46, hingga 47. Selain dilakukan perubahan pada pasal tersebut juga dilakukan penghapusan pada pasal 14,22,23 dan penambaha pasal 10a,12a,12b,12c,70b, dan 70c,” katanya.

Disaat bersamaan, Komisi III DPR RI sedang melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Kader PBB Resah Belum Dapat Jatah Di Pemerintahan

Published

on

Continue Reading

Politik

Cak Imin Bakal Lawan Pandangan Diskriminatif Uni Eropa Terhadap Sawit

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar / Net
Continue Reading

Headline

Ambang Batas Tinggi Sebabkan Pecah Kongsi

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. (Foto: Ist)
Continue Reading




Loading…