Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Tak Penuhi Undangan KPK, Ketua Fraksi Golkar DPR Lagi di Swiss?

Published

on

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Melchias Markus Mekeng / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat pencegahan untuk berpergian ke luar negeri terhadap Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Melchias Markus Mekeng.

KPK pun hari ini telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi XI DPR RI itu, untuk kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM.

Mekeng sendiri sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus tersebut, Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi.

Terkait status Mekeng setelah di cegah berpergian ke luar negari, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah belum mau mengungkapnya.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan sebagai saksi,” kata Febri saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu malam.

Terkait pemanggilan, yang bersangkutan sampai dengan sore hari tadi dikabar tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Alasannya, sedang berada di Swiss dalam rangka kunjungan kerja DPR RI.

Padahal, kemarin KPK telah melayangkan surat pencegahan berpergian ke luar negeri.

Samin Tan sendiri ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menyuap sebesar Rp5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Tujuan pemberian suap agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi oleh PT BORN.

Eni menyanggupi permintaan Samin Tan agar menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM mencabut terminasi kontrak PKP2B milik perusahaannya.

Dalam persidangan Eni, Samin Tan mengaku, bahwa Mekeng lah yang pertama kali mengenalkan dirinya dengan Eni.

Dirinya menjelaskan, saat bersengketa dengan Kementerian ESDM soal terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ia pun menemui Mekeng di Menara Imperium.

Baca Juga :   Mahasiswa Unpad Nyatakan Mosi Tidak Percaya Pada Jokowi

Karena merasa dituduh Kementerian ESDM menjadikan PKP2B sebagai jaminan pinjaman uang ke Bank.

“Saya pun berpikir ini harus ke Wakil Rakyat saya pun temui pak Mekeng di kantor pak Mekeng di menara Imperium,” ujar Samin.

Kemudian, ia meminta agar dikenalkan dengan wakil rakyat yang bertugas di wilayah ESDM. “Dari situlah pak Mekeng memperkenalkan bu Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI,” jelasnya.

Dalam dakwaan KPK, salah satu sumber penerimaan gratifikasi Eni berasal dari Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal sebesar Rp5 miliar.

Menurut jaksa, Samin meminta bantuan Eni terkait permasalahan pemutusan perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah.

Menurut jaksa, Eni kemudian menyanggupi permintaan itu dengan memfasilitasi pertemuan pihak PT AKT dengan Kementerian ESDM. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Tak Serang Harkat dan Martabat, Penghinaan Terhadap Kebijakan Presiden Tak Dipidana

Published

on

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Hukum

Penyiaraan Berita Bohong Seperti Apa yang Bisa Dipidana?

Published

on

Continue Reading

Daerah

Dinyatakan Lengkap, Kasus NTT Fair Dilimpahkan Besok

Published

on

Continue Reading




Loading…