Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

RT dan RW Jadi ‘Juru Tagih’ BPJS

Published

on

Depok, Realitarakyat.com – Berbagai cara mulai dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk mengurangi tumpukan utang.

Jika sebelumnya BPJS Kesehatan berencana menaikkan iuran peserta mandiri awal tahun 2020, kali ini BPJS Kesehatan menggandeng Ketua RT dan RW, untuk menagih peserta BPJS mandiri, yang memiliki tunggakan, atau belum membayar iuran.

Seperti di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan surat edaran Lurah Mekarjaya bernomor 460/121-kemaspel kepada seluruh Ketua RW Kelurahan Mekaryaja tanggal 22 Agustus 2019, kelurahan itu telah meneken nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Cabang Depok.

Nota kesepakatan itu berkaitan dengan pelaksanaan program Desa JKN. Adapun isi surat itu antara lain memerintahkan seluruh ketua RW terlibat dalam penagihan tunggakan iuran peserta JKN di kelurahan ini yang nilainya mencapai Rp 9 miliar.

Saat ditemui wartawan, Rabu (11/9/2019), Lurah Mekarjaya, Zainal Arifin membenarkan. Menurutnya, ini adalah pilot projek BPJS. Pihaknya, kata dia, telah mengutus seluruh RT dan RW, serta dua warga yang direkrut BPJS untuk melakukan penagihan kepada warga yang menunggak iuran BPJS.

Menurut pengakuan dirinya sebagaimana catatan yang ia miliki, jumlah warganya 73 ribu, dari jumlah itu, 60 ribuan terdaftar sebagai peserta BPJS, dari 60 ribuan itu, 3.000 warga yang menunggak. Dari 3.000 warga yang menunggak, hingga akhir Juli, informasi yang ia terima jumlah tunggakan mencapai Rp 9 miliar.

Adapun alasan warga yang menunggak iuran BPJS, kata Zainal, beragam. Ada yang lupa bayar, pindah alamat susah dicari, pindah asuransi ke swasta, dan ada pula yang tidak mampu bayar.

“Kalau tidak mampu bayar kita buatkan penelusuran apakah nantinya dibantu program APBD atau APBN,” kata dia.

Baca Juga :   Pasca Kerusuhan di Jakarta, Ribuan Warga Serukan Perdamaian

Nah, kata dia, para RT dan RW itu akan membantu mensosialisasikan keterangan BPJS di forum warga maupun pengajian lingkungan.

Untuk diketahui, surat edaran terkait tunggakan yang dilampirkan oleh pihak BPJS itu viral di jagat media sosial. Belakangan diketahui, surat tersebut rupanya telah disosialisasikan sejak 22 Agustus 2019 lalu. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Pakai APBD DKI Jakarta, Kota Bekasi Siap Bangun Park and Ride

Published

on

Park and Ride. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Daerah

Peringati Hari Jadi Kota Bandung, Warga ‘Ngabring’ Sholat Subuh Akbar

Published

on

Continue Reading

Daerah

Diapresiasi, Swasta yang Kembangkan Pendidikan di Daerah 3T

Published

on

Mendikbud Muhadjir Effendy saat membagikan sembilan unit komputer tablet, yang didalamnya sudah terdapat Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan aplikasi Rumah Belajar di Natuna, Kepulauan Riau. (Foto: Kemendikbud)
Continue Reading




Loading…