Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Proyek Lapisan Penetrasi Jalan Senilai 5,6 Miliar Mulai Dikerjakan

Published

on

Manggarai Timur, Realitarakyat.com – Proyek jalan lapisan penetrasi di Kabupaten Manggarai Timur yang menghubungkan Kembur menuju Metuk, mulai dikerjakan. Proyek tersebut, dikerjakan oleh CV. Renviany dengan nilai kontrak sebesar 5.618.695.00.

Pengamatan realitarakyat.com di lapangan, Rabu (11/9/2019) siang, proyek tersebut sudah dilakukan pemdropingan material berupa pasir dan kerikil.

Warga setempat, Ardi Tuson, menyampaikan aprseiasinya kepada Pemda Matim yang telah mengalokasikan anggaran untuk membangun ruas jalan tersebut. Sebab, kata dia, ruas jalan itu mengalami kerusakan parah sejak beberapa tahun belakangan ini.

“Ya bagus toh. Jalan sudah diperbaiki. Karena sudah lama ini jalannya sudah rusak. Tapi harapannya jalannya berkualitas nanti,” ujarnya, kepada wartawan, Rabu (11/9/2019).

Secara terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ibrahim Mubarak Mapawa mengungkapkan bahwa progres proyek jalan tersebut sudah mencapai 17,27 persen pada akhir Agustus lalu.

“Iya, masa pemeliharaan 1 tahun sejak BA PHO dikeluarkan. Saya belum update yang terbaru, biasanya saya minta laporan per periode bulanan, tapi progres per akhir bulan Agustus 17,27 persen,” kata Ibrahim.

Dia menambahkan, apabila penyelesaian pengerjaan proyek tersebut melebihi waktu yang ditentukan, maka CV pelaksana akan dikenai denda berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Untuk denda aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, denda perhari diatur 1/1000 dari nilai kontrak tanpa nilai maksimal, tidak seperti Perpres yang lama, maksimal 50 hari,” ujarnya.

“Kalau lewat waktu, pasti denda berdasarkan addendum waktu. Tapi untuk addendum waktu, kita tidak serta merta berikan denda. Tentu kita harus lihat lagi alasan keterlambatannya, kalau kelalaian kontraktor, berarti didenda,” jelas dia menambahkan.

Baca Juga :   Maksimalkan BIJB Kertajati, Kang Emil: Pembangunan Tol Cisumdawu harus Dikebut

Lebih lanjut, Ibrahim menjelaskan bahwa jika penyelesaian proyek melewati batas waktu yang ditentukan karena kesalahan pihak Dinas PUPR, maka akan diberikan penambahan waktu.

“Kalau keterlambatan disebabkan ‘force majore’ atau kesalahan, maka kami berikan penambahan waktu atau kompensasi berupa addendum waktu,” katanya lebih lanjut.

Mekanisme penentuan denda akan berlaku pada alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alaokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

“Iya itu dalam Perpres disebutkan seperti itu dan dalam dokumen kontrak juga ada berlaku untuk seluruh proyek pemerintah,” jelasnya. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Pakai APBD DKI Jakarta, Kota Bekasi Siap Bangun Park and Ride

Published

on

Park and Ride. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Daerah

Peringati Hari Jadi Kota Bandung, Warga ‘Ngabring’ Sholat Subuh Akbar

Published

on

Continue Reading

Daerah

Diapresiasi, Swasta yang Kembangkan Pendidikan di Daerah 3T

Published

on

Mendikbud Muhadjir Effendy saat membagikan sembilan unit komputer tablet, yang didalamnya sudah terdapat Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan aplikasi Rumah Belajar di Natuna, Kepulauan Riau. (Foto: Kemendikbud)
Continue Reading




Loading…