Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Pengamat: Revisi UU, Energi Bagi KPK untuk Bertindak Profesional

Published

on

Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing. (foto: ist/net)

Jakarta, Realitarakyat.com – Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan, usulan perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dinilai tidak untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.

Hal itu, dinilai Emrus, karena pelemahan atau melakukan intervensi terhadap KPK, sesungguhnya dapat dilakukan kapan saja, tanpa harus menunggu waktu untuk merevisi di penghujung masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019.

“Saya dapat memahami kekhatiran yang muncul di masyarakat, karena pola korup di Indonesia yang begitu banyak. Hemat saya, seandainya anggaran, perluasan kewenangan, dan semua sumber daya yang dimiliki KPK setara dengan Kejaksaan Agung atau Polri, OTT oleh KPK bisa terjadi setiap hari di negeri ini. Dan inilah yang harus dipandang dalam revisi UU ini,” kata Emrus, dalam keterangan tertulis yang diterima Realitarakyat.com, Rabu (11/9/2019).

Meski terjadi pro kontra soal revisi UU KPK saat ini, akademisi Universitas Pelita Harapan ini memaparkan, sejatinya hal tersebut jangan dilihat untuk mengkebiri lembaga tersebut, tetapi lebih bertujuan mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya.

“Bila kita ungkap secara serius, sebenarnya tersimpan energi yang luar biasa dalam bentuk sintesa yang sungguh-sungguh mampu membuat KPK bertindak profesional sebagai upaya memperkuat posisi KPK dalam melaksanakan tugas mencegah serta memberantas perilaku koruptif di Indonesia,” ujar pakar komunikasi politik ini.

Terkait kewenangan penghentian penanganan perkara (SP3) oleh KPK yang dipersoalkan publik, Emrus mengatakan bahwa hal tersebut perlu direvisi agar lembaga itu memiliki kewenangan.

“KPK harus berwenang mengeluarkan SP3. Sebab, sebagai suatu institusi sosial (negara), yang bekerja di KPK tetap manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan, kesalahan, kepentingan sempit dan perilaku mereka tidak pernah berada di ruang hampa,” tutupnya. (ndi)

Baca Juga :   PDIP Lirik Cawapres Jokowi dari Kalangan Religius
Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Penundaan RKUHP Dinilai Tepat

Published

on

Continue Reading

Hukum

Penerbitan Perppu KPK Bisa Kembalikan Citra Positif Pemerintah?

Published

on

Aksi Demo Rolak Pelemahan KPK / Net
Continue Reading

Hukum

Viral Video Asusila, Wanita Berseragam ASN Adalah Korban

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…