Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Fokus

Waaw..! Meski Dalam Hitungan Hari, DPR Bisa Tuntaskan Revisi UU KPK

Published

on

Patra M Zen (foto: Realitarakyat.com/sugandi)

Jakarta, Realitarakyat.com – Usulan DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), menuai beragam tanggapan. Ada yang menyatakan setuju undang-undang tersebut direvisi, tapi tidak sedikit yang menolaknya dengan berbagai alasan.

Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah betul DPR akan melakukan revisi UU KPK ini? Karena, anggota DPR periode 2014-2019 akan berakhir pada 1 Oktober mendatang. Ini artinya, usulan revisi yang sudah diketok di Paripurna itu, di saat jabatannya sebagai anggota DPR tinggal menghitung hari.

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen mengatakan, kalaupun DPR akan membahas revisi UU ini, sudah dipastikan akan mengalami kesulitan. Pembahasan tidak akan maksimal, karena banyak hal yang harus dibahas, termasuk dari aspek filosofis, asas dan prinsip serta keberlakuan norma sekarang dan di masa depan.

“Kalau ditanya apakah mungkin DPR bisa membahas revisi UU KPK di saat masa jabatannya tinggal menghitung hari? Jawaban saya, yang namanya politik bisa saja hal itu terjadi. Kalau itu terjadi, jelas hasilnya tidak akan maksimal, karena harus mempertimbangkan banyak aspek dalam pembahasannya,” ujar Patra, kepada Realitarakyat.com, Selasa (10/9/2019).

Dia juga mengingatkan DPR, bahwa kewenangan KPK yang kini dipersoalkan sehingga diusulkan untuk direvisi, merupakan hasil persetujuan DPR dengan pemerintah sebelumnya.

Karena itu, Patra meminta DPR menyajikan data untuk mendukung argumen mengapa UU KPK harus direvisi.

“Apa pun cerita yang berkembang, pasal-pasal dalam UU KPK itu muncul, karena persetujuan Pemerintah dan DPR sebelumnya. Makanya, sebagai pihak yang menginisiasi perlunya revisi UU KPK, DPR wajib menyajikan data valid untuk mendukung argumen mengapa kemudian harus direvisi,” ujar Patra menambahkan.

Baca Juga :   Wiranto Minta Kepala Daerah Melarang Masyarakatnya Ikut Demo ke Jakarta 22 Mei Mendatang

Sementara menanggapi masifnya respon masyarakat terhadap usulan DPR ini, Patra mengatakan bahwa hal itu membuktikan bahwa masyarakat sangat membutuhkan keberadaan lembaga anti rasuah ini.

“Respon masyarakat yang masif terhadap wacana revisi UU KPK, menunjukkan KPK itu penting dan menjadi perhatian masyarakat. Ini bukti bahwa masyarakat membutuhkan KPK di tengah maraknya praktik korupsi saat ini,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, wacana revisi UU KPK pertama kali mengemuka pada 2010, saat tampuk kekuasaan pemerintah dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Penggagasnya adalah Komisi III DPR yang saat itu dipimpin politikus Partai Demokrat, Benny Kabur Harman.

Pada pertengahan Desember 2010, DPR bersama pemerintah menetapkan revisi UU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 sebagai usul inisiatif DPR. Setahun berselang, usulan revisi ini kembali masuk prioritas Prolegnas 2012.

Saat itu, penolakan terhadap wacana revisi UU KPK begitu kencang. Argumennya dapat dirangkum dalam satu poin: revisi UU KPK berpeluang melemahkan kinerja KPK. Di tengah desakan penolakan dari masyarakat, Ketua DPR, Marzuki Alie, setuju untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK.

Namun, setelah empat tahun tenggelam, isu revisi UU KPK kembali muncul di era pemerintahan Jokowi, tepatnya pada 2015. Seluruh fraksi di DPR tak ada yang menolak usulan tersebut, dan lagi-lagi tekanan dari aktivis, masyarakat sipil, maupun internal KPK yang kencang membikin pemerintah dan DPR menunda pembahasan revisi, sebelum akhirnya ditetapkan pada 2019.

Setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi revisi UU KPK, demikian catat Arif Setiawan dan Syarif Nurhidayat dalam tulisannya di Pengujian oleh Publik terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipublikasikan Indonesia Corruption Watch (2016, PDF).

Baca Juga :   Fahri Hamzah: Nasib Pengungsi Gunung Harus Dipikirkan Jangka Panjang

Pertama, lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, pelaksanaan tugas KPK perlu ditingkatkan lewat strategi yang lebih komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, beberapa ketentuan dalam UU KPK dinilai tidak lagi relevan dalam perkembangan hukum maupun masyarakat.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STHI Jakarta, Raden Yudi Anton Rikmadani, saat dihubungi Realitarakyat.com mengatakan, revisi UU KPK, berpotensi mempreteli kekuatan KPK dalam memberantas korupsi.

Dia menjelaskan, pasal-pasal yang berpotensi mengkebiri KPK, diantaranya mengenai izin penyadapan dan keberadaan dewan pengawas.

“Potensi itu, bisa dilihat dari isi draf pasal-pasal yang direvisi soal penyadapan, izin dewan pengawas, termasuk kedudukan dewan pengawas itu juga perlu dipertanyakan,” ujar Yudhi.

Menurut dia, jika RUU ini disahkan DPR sebelum masa tugasnya berakhir, maka KPK ke depan seolah bekerja hanya menjalankan tugas administratif. Dan, secara perlahan membuat KPK hanya menjadi lembaga penegak hukum yang biasa-biasa saja.

Akibatnya, tegas Yudhi, KPK bakal sulit menembus dinding korupsi yang melibatkan orang-orang besar di Indonesia.

“Kalau saja RUU ini ‘dipaksa’ disahkan, maka KPK hanya menjalankan adimintratif penegakkan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikatakan ‘extra ordinary crime’, dan telah menghilangkan semangat lahirnya KPK,” ujarnya.

Karena itu, Yudhi meminta Presiden Jokowi untuk bersikap dengan tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR. Tujuannya, agar proses pembahasan revisi tidak dapat dilaksanakan.

Yudi juga mengimbau, Presiden hendaknya mendengarkan aspirasi publik yang menolak revisi tersebut karena melemahkan KPK. Presiden, tegas Yudi, harus komit terhadap upaya memperkuat KPK. (ndi)

Loading...
Baca Juga :   Menkeu Berikan Bantaun Ke Korban Gempa Lombok Sebesar Rp 2,1 Triliun
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Fokus

Roby dan DPR Seirama Perkuat KPK Jilid V

Published

on

Continue Reading

Fokus

Revisi UU KPK Bagian Dari Strategi Penghianat Reformasi

Published

on

Koordinator Divisi Anti Korupsi Perkumpulan Pengembangan Inisiatif NTT, Paul Sinlaeloe
Continue Reading

Fokus

Arteria Dahlan: KPK Harus Tahu Diri

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan / Net
Continue Reading




Loading…