Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Fokus

Roby dan DPR Seirama Perkuat KPK Jilid V

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Tidak patah arang karena memang telah berkomitmen mengapdi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu tekad Roby Arya Brata yang kembali tercatat sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Dua kali tersingkir dari seleksi, justru tak membuatnya kedur dalam mencoba peruntutan menjadi komisioner KPK. Tahun lalu Roby tersingkir oleh Agus Rahadjo cs.

Apakah pada periode ini, Roby akan kambali tersisihkan? Itu semua tentunya dikembalikan kepada DPR selaku lembaga yang akan melakukan fit and proper test, yang sudah dimulai rangkaianya sejak hari ini, Senin (9/9/2019).

Setelah rangkaian pembuatan makalah ini rampung, maka selanjutnya mereka akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Seperti hari, Senin (9/9/2019) usai melakukan pembuatan makalah, Roby sempat luput dari perhatian wartawan.

Kami yang tengah menunggu hasil uji makalah, lantas melihat Roby yang mengenakan jas hitam dengan balutan baju putih tengah melintas akan turun meninggalkan ruangan Komisi III DPR, yang berdekatan dengan ruangan BK.

Wartawan realitarakyat.com yang melihat Roby, langsung melakukan pengejaran. Roby yang terlihat jalan santai, menghilang begitu saja. Kami pun sempat menoleh ke kanan dan ke kiri, untuk memastikan keberadaannya.

Setelah menoleh ke kanan dan ke kiri, Roby tengah berjalan ke arah parkiran Gedung Nusantara I DPR RI. Sambil membawa ransel berwana kehijauan muda, Roby yang tengah berjalan sudah mengarah parkiran pun kami penggil.

“Pak Roby,” wartawan memanggil Roby.

“Lho-lho ke sampai lari-lari mengejar saya,” kata Roby menimpali.

Tanpa panjang lebar, kami pun langsung menanyai mengapa langkahnya begitu cepat meninggalkan DPR usai menjalani pembuatan makalah. Roby pun mengaku bahwa dirinya ingin segera melaksanakan shalat Ashar. Terlebih lagi, wartawan yang meliput di ruang Komisi III DPR hanya fokus pada petahana saja.

Baca Juga :   Ini Komentar Pengamat Militer Terkait Insiden Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381

“Mau salat Ashar. Itu lho, wawancaranya kepada petahana semua, ya sudah mau ngapain,” kata dia lagi.

Tak hanya berhenti disitu, kami pun sempat menanyainya perihal dirinya yang memiliki rekam jejak pernah mendaftarkan diri sebagai capim KPK, dan perihal pembuatan makalah di Komisi III DPR RI.

“Saya ini sudah sekolah bidang itu. Saya desertasi bidang itu, dan juga mengikuti sebelumnya, ya bukan hal baru. Ahamdulillah,” kata dia.

Rasa penasaran pun terus tegali, kami pun menyinggung perihal optimismenya apakah bakal lolos dari seleksi capim KPK jilid V ini. Namun, Robby tidak menjawab pasti. Dia hanya menjawab bahwa dirinya selama ini sudah mengapdikan diri ke pemerintah dalam hal ini Sekretaris Negara membantu Pramono Anung.

“Tapi saya juga selama ini membantu pak Pramono Anung di Sekretaris Kabinet. Jadi saya membantu beliau (Presiden) setiap hari. Jadi saya tahu lah bagaimana bekerja untuk membantu pak Presiden. Jadi saya yakin KPK ke depan akan banyak membantu pemerintah, berbuat dan menyukseskan program-program pemerintah,” kata Roby.

Terlebih lagi, kata dia, belakangan ini Presiden Jokowi ingin sekali meningkatkan investasi, eksport dan meningkatkan daya saing produktivitas serta pertmbuhun ekonomi. Namun, hal itu justru tidak sesuai harapani. “Karena pertumbuhan ekonomi kan pengurangan serta pemerataan (bila tak berjalan), itu semua masalahnya terjadi karena korupsi,” kata dia.

Dia mengaku akan bertukar pikir bersama Presiden perihal peristiwa-peristawa di atas bila nanti memimpin lembaga rasuah ini. Ke depan, KPK bersama pemerintahan, kata dia, akan bersinergi dalam menjalankan roda ekonomi.

“Saya yang menjalankan tugas dan fungsinya sendiri, pemerintah sendiri, tapi bersinergi karena investasi menurun kan karena korupsi. Perizinan berbelit tenyata kan ada suap, ya kan. Daya saing juga turun, yaitulah. Jadi semua kalau akan dicari akar masalahanya” kata dia.

Baca Juga :   Waaw..! Meski Dalam Hitungan Hari, DPR Bisa Tuntaskan Revisi UU KPK

Dirinya berjanji bersama dengan Presiden akan membantu serta memangkas semua perizinan, regulasi, yang terindikasi korupsi. Karena berdasarkan reset, lanjut dia, bila regulasi terlalu banyak maka akan terindikasi korupsi.

“Di negara yang, tanda-tandanya negara yang korup terlalu banyak produk hukum dan aturan, karena mereka sengaja membuat perizinan dan peraturan untuk mendapatkan sesuatu,” kata dia.

Sementara, disisi revisi UU KPK, tampaknya Roby satu irama dengan Komisi III, yang mengiginkan revis dan akhirnya diketok palu oleh DPR. Roby mengaku sejak awal memang dirinya setuju dengan revisi. Apalagi, dirinya merupakan salah satu penggagas revisi UU KPK.

“Saya kan sejak awal yang berdiri di depan untuk revisi. Dari seleksi kemarin ya, salah satunya juga ide dewan pengawas KPK pertama kali itu dari saya, 2008,” kata dia.

Dia melihat banyak sekali kelamahan di UU KPK, terutama tidak adanya dewan pengawas. Ini kata dia merupakan perlu diakan dewan pengawas, karena, kata dia, siapapun pemimpinan pastinya senang luput dari pengawasan. “Nah saya kira kita harus rasional kalau gak diubah gak akan lagi terjadi cicak buaya ke 1 ke 2, terus ada penyadapan yang diduga masih belum sesuai tandar hak asasi manusia, dan standar-standar penegakan hukum yang diakui internasional,” kata dia.

Terlebih, selama ini dirinya mendengar bahwa orang atau pejabat yang tidak tertlibat kasus korupsi pun ikut disadap. Ini menurutnya sangat bahaya, sehingga dewan pengawas diperlukan. Belum lagi, SP3 yang selama ini masih diperdebatkan oleh KPK.

Padahal, lanjut dia tidak ada satu lembaga hukum yang tidak memberhentikan kasus. Bila memang bukti-bukti dalam penyelidikan suatu kasus, maka penegak hukum sudah sepaptunya mengeluarkan SP3. Dirinya pun mempertanyakan ada kekuatan apa di internal KPK, yang sampai saat ini juga menolak revisi UU KPK

Baca Juga :   Revisi UU KPK, Jokowi Diminta Segera Bersikap

“Saya gak tahu ada kekuatan apa di dalam KPK, kok mengeluarkan SP3 diprotes. Padahal yang terjadi sekarang ini, misal RJ Lino, sudah empat tahun terkatung-katung terus nasibnya. Tapi belakangan kita ketahui ternyata bukan Lino saja. Itu pelanggar HAM, malah mengarah pelanggaran hak konstitutional warga negara terhadap hak akan kepastian hukum,” kata dia.

Hal-hal seperti ini, lanjut Roby, merupakan perkara yang mendasar. Misal pada pasal 40, bila penggiat ham yang melakukan judicial review ke MK. Dia meyakini pasal ini akan dianulir, karena melanggar hak warga negara akan kepastian hukum, dan itu ada di UUD 1945.

“Kasian mereka tersendera terus, dan itu juga dampaknya kepada keluarganya, saudaranya,” kata dia. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Fokus

Waaw..! Meski Dalam Hitungan Hari, DPR Bisa Tuntaskan Revisi UU KPK

Published

on

Patra M Zen (foto: Realitarakyat.com/sugandi)
Continue Reading

Fokus

Revisi UU KPK Bagian Dari Strategi Penghianat Reformasi

Published

on

Koordinator Divisi Anti Korupsi Perkumpulan Pengembangan Inisiatif NTT, Paul Sinlaeloe
Continue Reading

Fokus

Arteria Dahlan: KPK Harus Tahu Diri

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan / Net
Continue Reading




Loading…