Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Prof Romli Anggap Wajar UU KPK Direvisi

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Wacana revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai wajar untuk mengembalikan semangat dan cita-cita dibentuknya lembaga antirasuah tersebut.

Demikian menurut Pakar hukum pidana, Romli Atmasasmita dalam keterangan tertulis, Senin malam (9/9/2019).

Menurut dia, pembahasan revisi UU KPK sudah memenuhi unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis.

“Karena sejak 2002 dipraktikkan UU itu, dalam praktiknya ada yang tidak sesuai, ada kurang pas di lapangan,” kata Prof Romli.

Menurut dia, dari aspek filosofis, revisi UU tersebut akan mengembalikan maruah dan jati diri ketika dibentuknya KPK sebagai lembaga yang fokus menangani permasalahan korupsi.

Romli memberikan contoh soal hilangnya peran strategis KPK dewasa ini. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari tugas lembaga antikorupsi soal koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung, Polri dan kementerian terkait.

Sebab, untuk saat ini KPK kadang tidak berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut apabila melakukan penindakan. Padahal, tugas utama KPK adalah melakukan koordinasi selain penindakan.

Kemudian ia mengkritisi kewenangan penyadapan KPK saat ini, yang boleh melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Berbeda dengan pihak dari Kejagung dan Polri.

Jika ditinjau dari peran supervisi yang dimiliki KPK, kata Romli, apabila menemukan ada indikasi praktik korupsi, KPK seharusnya mengutamakan koordinasi dengan lembaga terkait.

Kemudian apabila masih ditemukan ‘permainan’ setelah dilakukan koordinasi, maka KPK dapat melakukan penindakan, mengingat, tugas utama KPK adalah koordinasi, supervisi, baru penindakan.

“Baru penyidikan, kemudian tuntutan ke pengadilan itu, jangan kebalik,” ujar Romli.

Dari aspek sosiologis, saat ini tidak seluruh suara masyarakat memberikan dukungan kepada KPK. Pasalnya, hal itu dapat dilihat dari respons masyarakat yang pro dan kontra terkait pembahasan revisi UU KPK.

Baca Juga :   Presiden Jokowi Hari ini Resmikan Tol Ciawi - Cigombong Sukabumi

“Pertimbangan sosiologis kita lihat dulu, waktu KPK dibentuk, dukungan masyarakat luar biasa. Sekarang lihat revisi, ada pro kontra,” katanya pula.

Sedangkan dari aspek yuridis, Romli menuturkan bahwa dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi UU KPK. Dalam putusan itu disebutkan bahww KPK adalah lembaga independen cabang kekuasaan eksekutif yang menangani permasalahan korupsi.

“Kalau itu putusan MK, maka dampaknya UU KPK direvisi karena UU KPK tak sebut lembaga independen jalan tugasnya penyelidikan, penyidikan dan tuntutan. Dengan putusan MK itu UU KPK diperbaiki secara struktural dan organisatoris,” ujar Romli.

Romli menyebut, cita-cita dibentuknya Wadah Pegawai KPK juga melenceng dari aturan yang ada, mengingat wadah itu seharusnya dibentuk untuk fokus ke masalah internal bukan eksternal di luar KPK. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Bos Becak Hantu Didor Polisi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

Ketua KPK: Mungkin Tidak Ada OTT Lagi

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo / Net
Continue Reading

Hukum

Bupati Supendi Pakai Uang Suap Buat Bayar THR dan Dalang Wayang

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…