Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Bekas Bos Petral Resmi Tersangka

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan bekas Direktur Utama PT Pertamina Energy Trading Pte. Ltd (Petral), Bambang Irianto (BTO) sebagai tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte. Ltd (PES).

Wakil Ketua KPK, Loade M. Syarif mengatakan, penetapan ini dilakukan setelah dilakukan penyelidikan yang memenuhi bukti permulaan cukup.

“KPK pun meningkatkan ke penyidikan dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni, BTO (Bambang Irianto),” kata Syarif saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Syarif menambahkan, Bambang ketika menjabat VP Marketing Pertamina Energy Service Pte. Ltd (PES) membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang.

Atas perbuatan tersebut, Bambang pun menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri.

Rekening itu, atas nama perusahaan cangkang di British Virgin Island yang dibentuk Bambang dengan nama SIAM Group Holding Ltd.

Menurut Syarif, uang yang diterima sebesar 2,9 juta dolar Amerika Serikat dari Kernel Oil Pte Ltd.

“Uang ini terkait dengan kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina (Persero) di Singapura dan pengiriman kargo,” kata Syarif.

Kernel Oil sendiri menggunakan Emirates National Oil Company (ENOC) untuk menjadi pemenang tender pengiriman kargo PES.

“Diduga ENOC hanya merupakan “perusahaan bendera” yang digunakan pihak perwakilan Kernel Oil Pte Ltd,” kata Syarif.

Selanjutnya, Bambang diduga mengarahkan untuk tetap mengundang NOC, meskipun NOC bukanlah pihak yang sah mengirim kargo ke PES/PT Pertamina (Persero).

Atas ulahnya, Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. [ipg]

Baca Juga :   Jokowi Punya Hak Coret Capim KPK yang Tak Sesuai Kriteria
Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

UU Baru Segera Berlaku, KPK Siapkan Perkom Antisipasi

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo / Net
Continue Reading

Hukum

Walikota Medan Terima Suap Buat Tutupi Biaya Plesiran Keluarga ke Jepang

Published

on

Walikota Medan Dzumil Eldin Jadi Tersangka / Net
Continue Reading

Hukum

KPK Kembali Usulkan Bangun Lapas Khusus Koruptor di Nusakambangan

Published

on

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (foto:ist/net)
Continue Reading




Loading…