Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ragam

Tolak Kenaikan Iuran, IMM: Manajemen BPJS dan DJSN Jangan Cuci Tangan!

Published

on

Kartu Peserta BPJS Kesehatan / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebelum dilakukan perbaikan internal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP IMM, Najih Prastiyo dalam siaran pers yang diterima wartawan, Senin (9/9/2019).

“Manajemen BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) jangan cuci tangan karena masalah yang terjadi setiap tahun dan terus berulang,” kata Najih.

Selain mendorong dilakukannya perbaikan kinerja lembaga BPJS Kesehatan, bila perlu dilakukan perombakan internal BPJS Kesehatan dengan mereka yang lebih berkompeten dan memiliki komitmen untuk mengelola dengan lebih baik.

“Presiden harus mempertimbangkan usulan penyegaran Direksi BPJS Kesehatan ini,” katanya.

Menurut dia, fungsi BPJS Kesehatan sudah jelas yaitu memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip penyelenggaraan menganut asas kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, pertabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta Program BPJS Kesehatan.

Pengelolaan BPJS, kata dia, agar setiap orang mendapatkan jaminan kesehatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan kesehatannya sehingga tidak boleh dikelola sembarangan dan terkesan main-main.

“Kami mendesak pemerintah lebih serius memandang persoalan BPJS Kesehatan. Ini bukan saja masalah pengelolaan BPJS Kesehatan tapi juga terhadap hal-hal yang mengikutinya. Kualitas kesehatan masyarakat perlu untuk terus dikendalikan dengan ketat terkait mutu dan juga biaya pelayanan kesehatan,” katanya.

Dia mengatakan dalam perjalanan BPJS Kesehatan sejak tahun 2015 hingga saat ini, BUMN itu mencatatkan defisit anggaran yang kian meningkat setiap tahunnya.

Tercatat di tahun 2015, kata dia, BPJS mengalami kerugian Rp 3,8 triliun dan sampai dengan di akhir 2019 jumlahnya semakin meningkat. Sesuai dengan taksiran dari Kementerian Keuangan, sampai dengan akhir 2019 ini BPJS ditaksir akan mengalami kekurangan anggaran hingga Rp 28 triliun bahkan bisa lebih dari itu. [ipg]

Baca Juga :   Iuran BPJS Dianggap Belum Pantas Naik
Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Daerah

Pakai APBD DKI Jakarta, Kota Bekasi Siap Bangun Park and Ride

Published

on

Park and Ride. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Daerah

Diapresiasi, Swasta yang Kembangkan Pendidikan di Daerah 3T

Published

on

Mendikbud Muhadjir Effendy saat membagikan sembilan unit komputer tablet, yang didalamnya sudah terdapat Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan aplikasi Rumah Belajar di Natuna, Kepulauan Riau. (Foto: Kemendikbud)
Continue Reading

Ragam

Pemprov DKI Akui Belum Maksimal Tata PKL di CFD

Published

on

PKL di CFD / Net
Continue Reading




Loading…