Connect with us

Fokus

Revisi UU KPK Bagian Dari Strategi Penghianat Reformasi

Published

on

Koordinator Divisi Anti Korupsi Perkumpulan Pengembangan Inisiatif NTT, Paul Sinlaeloe

Kupang, Realitarakyat.com – PIAR NTT dengan tegas menolak revisi Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Revisi UU KPK merupakan upaya atau strategi dari para penghianat reformasi dalam melemahkan KPK dalam melawan korupsi di Indonesia.

Dengan adanya revisi UU KPK, maka akan memperbesar kesempatan bagi para koruptor dan para penghianat reformasi untuk menambah pundi – pundi kekayaan.

Demikian ditegaskan Paul Sinlaeloe selaku Koordinator Divisi Anti Korupsi Perkumpulan Pengembangan Inisiatif NTT kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

Menurut Paul, adapun alasan PIAR NTT menolak revisi UU KPK dengan beberapa alasan diantaranya revisi UU KPK upaya melemahkan KPK karena independensi KPK terancam. KPK tidak lagi disebut sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dijadikan lembaga pemerintah pusat, pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani perkara korupsi pada instansi pemerintahan.

Terkait penyadapan yang dibatasi. Paul menjelaskan bahwa penyadapan dilakukan setelah ada izin dari dewan pengawas sementara dewan pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan kepada DPD setiap tahunnya.

Sementara penyadapan yang dilakukan selama ini sering kali menjadi sasaran yang ingin diperlemah melalui berbagai upaya mulai dari jalur pengujian UU hingga upaya revisi UU KPK.

Ditegaskan Paul, korupsi.merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan bisa dilakukan secara tertutup sehingga bukti – bukti dari penyadapan sangatlah signifikan dalam membongkar skandal korupsi. Pemyadapan diberikan waktu selama tiga bulan lamanya. Pengalaman KPK dalam menuntaskan kasus korupsi dimana kasus.korupsi yang canggih membutuhkan waktu yang sangatlah lama dengan persiapan yang sangat matang.

Untuk itu, katanya, aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kerumitan kasus korupsi yang berkembang. Polemik tentang penyadapan ini perlu dibahas secara komperensif karena tidak hanya KPK yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Menurut Paul, pembentukan dewan pengawas oleh DPR, dimana DPR hanya untuk memperbesar kekuasaan yang tidak hanya memilih ketua KPK tetapi juga memilih dewan pengawas.

“Dewan pengawas hanya menambah panjangnya birokrasi penanganan perkara karena sejumlah kebutuhan penanganan perkara korupsi membutuh izin dewan pengawas untuk dilakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan,” kata Paul.

Terkait dengan penyelidik, lanjut Paul, penyelidik KPK berasal dari Polri sedangkan penyidik KPK berasal dari Polri atau PPNS.. Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkama Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bagi KPK dimana dapat mengangkat pengawai KPK sendiri.

Penuntutan oleh KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung hal ini dapat menimbulkan resiko mereduksi independensi KPK dalam menangani kasus korupsi.

Perkara yang menadapatkan perhatian dari masyarakat bukan.lagi menjadi kriteria ketentuan yang sebelumnya diatur dalam pasal 11 huruf UU KPK tidak lagi tercantum. Padahal korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Terkait dengan pengambil alihan kasus hanya bisa dilakukan ketika kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan sedangkan penuntutan tidak bisa lagi diambil alih oleh KPK sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU KPK.

Menyoal kewenangan KPK dalam mengelola laporan LKPHN dibatasi maka akan mempersulit KPK dalam melihat laporan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan.(ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Fokus

Kader JKN Berasal Dari Masyarakat Sekitar

Published

on

Kader JKN usai ikuti pelatihan. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Fokus

Kader JKN Tak Digaji

Published

on

Kader JKN yang diterjunkan untuk tagih peserta BPJS Kesehatan yang menunggak lebih dari empat bulan. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Fokus

BPJS Perlu Miliki Profil Penunggak Iuran

Published

on

Ilustrasi BPJS Kesehatan/Ist.
Continue Reading




Loading…