Connect with us

Nasional

Pemerintah Diminta Bangun Ibukota Tanpa Merusak Lingkungan

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Pemerintah diingatkan agar membangun Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur, tanpa harus merusak lingkungan sekitar.

“Indonesia harus tunjukkan sebagai salah satu negara besar bisa membangun tanpa merusak, itu yang ingin kami lihat dari pemerintah,” kata Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya, di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Dirinya mengatakan, persoalan-persoalan yang ada terkait perizinan tambang maupun arus listrik di Kalimantan, harus diselesaikan oleh pemerintah, utamanya tanpa merusak lingkungan. Hal itu, kata dia, jadi pekerjaan utama pemerintah.

Terkait pembangunan yang akan dilakukan di Kaltim sebagai ibukota baru, tentu berimbas pada lingkungan. Hal tersebut, dipastikannya, akan terjadi setiap adanya pembangunan. Namun, dampak lingkungan dapat ditekan apabila pemerintah memiliki solusi atau rencana matang tanpa harus merusak bahkan eksploitasi alam secara besar-besaran.

Pada dasarnya, Madani berpandangan selama ini mazhab pembangunan di Tanah Air memang harus merusak. Sebagai contoh menebang hutan, penggalian kawasan dan sebagainya. Namun, adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta diperkuat Kesepakatan Paris (Paris Agreement), aspek lingkungan harus diperhatikan secara serius.

“Artinya proses pembangunan tidak bisa dipisahkan dari daya dukung lingkungan,” kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar bagaimana memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tanpa harus merusak lingkungan.

Pihaknya meminta agar Presiden Joko Widodo memperjelas akar persoalan pemindahan ibukota dengan cara inklusif, partisipatif serta transparan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota akan berlokasi di dua kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jokowi menjelaskan bahwa yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan saja sehingga Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, jasa, dan transportasi. Biaya pemindahan serta pembangunan berbagai infrastruktur bisa mencapai Rp 466 triliun. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Banyak Alasan Bagi MK Kabulkan Uji Formil UU KPK

Published

on

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Ist)
Continue Reading

Hukum

Uji Materi UU KPK Agak Terlambat

Published

on

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Ist)
Continue Reading

Nasional

Jokowi: Defisit Tuntas dalam Tiga Tahun

Published

on

Presiden Joko Widodo. (Foto: Ist)
Continue Reading




Loading…