Connect with us

Nasional

“Manajemen Puncak BPJS Diisi Kumpulan Manusia Sampah”

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Pemerintah berencana menaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Kementerian Keuangan di bawah kewenangan Sri Mulyani mengklaim, sejak tahun 2014 JKN selalu mengalami defisit.

Mereka merinci tanpa intervensi atau Pernyataan Modal Negara maupun APBN besaran defisitnya pada tahun 2014 Rp 1,9 triliun, 2015 naik menjadi Rp 9,4 triliun, kemudian 2016 menjadi Rp 6,7 triliun, dan 2017 naik tajam Rp 13,8 triliun, yang tarkhir 2018 mencapai 19,4 triliun.

Pengamat kebijakan publik dari UIN Jakarta, Rokan Darsyah menganggap penaikan iuran BPJS ini seolah memaksa masyarakat untuk “menelan pil pahit” dalam menyikapi defisit BPJS Kesehatan yang pada tahun 2018 sebesar Rp 19,4 triliun, bahkan ada potensi pembengkakan defisit mulai Rp 39,5 triliun pada 2020 dan Rp 50,1 triliun pada 2021.

Dia pun lantas mempertanyakan, kemana uang iuran yang dibayarkan oleh peserta selama ini. Terlebih dirinya mendengar kabar bahwa selain untuk keperluan membayar ongkos operasional BPJS Kesehatan, iuran tersebut akan digunakan untuk membayar insentif mismanajemen Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, yang tidak mampu mengelola BPJS secara efektif dan efisien sebesar Rp 32,88 miliar per tahun untuk Direksi, dan sebesar Rp 17,73 miliar per tahun untuk insentif dewan pengawas BPJS.

“Karena mismanajemen itu juga, maka iuran yang naik tersebut akan digunakan untuk membayar hutang jatuh tempo obat dan alat kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional yang per Juli 2018 belum dibayar BPJS Kesehatan sebesar Rp 3,5 triliun ke industri farmasi, yang sejumlah besar dari nilai itu akan mengalir ke luar negeri karena obat yang diproduksi di Indonesia 95% bahan bakunya berasal dari luar negeri,” kata dia.

Angka sebesar itu pun, lanjut dia, kemungkinan belum termasuk untuk membayar paten obat yang mesti melalui uji klinis di pabrikan di Jerman, Prancis, Jepang, dan luar negeri lainnya. Karena kabarnya sampai saat ini Indonesia belum memiliki laboratorium farmasi murni.

“Tiba-tiba saya teringat Pram yang memotret masa kebangkitan Jepang di awal abad 20 yang ia tulis dalam ‘Anak Semua Bangsa”. Kemudian terbetik berita: Negeri Matahari Terbit, Negeri Kaisar Meiji itu berseru pada perantauannya, menganjurkan: belajar berdiri sendiri! Jangan hanya jual tenaga pada siapapun! ubah kedudukan kuli jadi pengusaha, biar kecil seperti apapun; tak ada modal? Berserikat, bentuk modal! belajar bekerjasama! bertekun dalam pekerjaan!” kata dia.

Atas informasi-informasi di atas, yang menyebut tidak adanya laboratorium farmasi murni di Indonesia, dan uji klinis untuk paten obat yang mesti dilakukan di luar negeri, mungkin ada benarnya pepetah yang menyatakan bahwa sebagus apapun disertasi/penelitian akademik karya anak Indonesia, meskipun dipuji tetap tidak mendapat tempat untuk menjadi masukan kebijakan dan kepentingan jangka panjang negara, termasuk pertaliannya dengan sektor penguatan ketahanan negara.

“Lalu, saya juga coba mengamini kemungkinan bahwa tiap lembaga yang berotoritas untuk menetapkan kebijakan untuk menangani karut marut BPJS Kesehatan dan kaitannya dengan industri farmasi, termasuk DPR, Kementerian Industri, Kementerian Kesehatan, Manajemen Puncak BPJS, dan mungkin Manajemen Puncak Eksekutif RI adalah juga diisi oleh kumpulan manusia sampah,” kata dia. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Ekonomi

Tantangan Pemerintah Jilid II, Indonesia Hadapi Resesi

Published

on

Salamuddin Daeng / Net
Continue Reading

Nasional

Banyak Kiai NU Kecewa Dengan Pilihan Menag Jokowi

Published

on

Presiden Jokowi / Net
Continue Reading

Nasional

Menag Fachrul: Saya Dibesarkan Dalam Lingkungan Islam Sangat Ketat

Published

on

Menteri Agama Fachrul Razi / Net
Continue Reading




Loading…