Connect with us

Hukum

Kata Pakar HTN, Revisi UU Tak Mungkin Ditolak

Published

on

Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Irmanputra Sidin / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Revisi undang-undang secara umum itu sebuah keniscayaan, yang tidak mungkin ditolak. Akan tetapi, tidak semua item dari revisi itu disetujui.

Demikian pendapat pakar hukum tata negara (HTN), yang juga advokat, Irmanputra Sidin saat di hubungi, Minggu (8/9/2019), menanggapi soal revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2019, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tidak mungkin kita tolak, tapi tidak semua item dari revisi itu perlu kita setujui,” kata Irmanputra Sidin.

Salah satunya, menurut dia, pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang dimuat dalam revisi undang-undang KPK, mestinya di hapus. Karena menurut dia, hal itu tidak perlu ada dalam undang-undang KPK nantinya.

Maka dari itu, menurutnya usulan tersebut tidak tepat. Sebab, jika KPK memiliki kewenangan SP3, maka hal tersebut tentu juga akan memberikan kemudahan bagi institusi pemberantasan korupsi itu untuk mentersangkakan orang.

Sebab, akan ada pikiran ditersangkan saja dulu, kemudian nanti di SP3. “Padahal prinsip konstitusional tidak boleh orang mudah ditersangkakan, dan sesungguhnya negara harus dipersulit mentersangkakan orang,” kata dia.

Proses hukum yang semestinya bukan dalam bentuk SP3, tetapi KPK harus memiliki tahapan yang jelas dengan tenggat waktu yang pasti dalam memproses suatu perkara.

Tenggat waktu ini sangat penting guna memberikan hak-hak kepastian hukum setiap orang yang berperkara di KPK. Para tersangka harus jelas status hukum mereka, selambat-lambatnya enam bulan dari penetapan tersangka.

“Tapi kalau bisa tiga bulan. Kalau sudah tersangka segera limpahkan ke pengadilan, kalau tidak maka status tersangkanya batal demi hukum, bukan karena SP3 dari KPK,” kata dia. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Awas! Merokok Sambil Berkendara Langsung Ditilang

Published

on

Ilustrasi Tilang / Net
Continue Reading

Hukum

Ini Alasan KPK Tak Hadiri Sidang Praperadilan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

Pandangan KPK Soal Calon Menteri yang Dipanggil Jokowi

Published

on

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah / Net
Continue Reading




Loading…