Connect with us

Fokus

Arteria Dahlan: KPK Harus Tahu Diri

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Prihatin, sedih, dan kecewa, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan KPK selaku institusi yang diharapkan sebagai pilot project penegak hukum, dan institusi penegak hukum justru melakukan pembangkangan.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, saat dihubungi realitarakyat.com, Minggu (8/9/2019),

Pernyataan itu disampaikan Arteria, menanggapi aksi yang dilakukan pegawai dan pimpinan KPK dengan menutup logo KPK di markasnya sendiri, sebagai simbol penolakan terhadap revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, KPK seyogyanya memahami, bahwa pimpinan KPK merupakan pejabat negara yang telah disumpah untuk melaksanakan UU selurus-lurusnya.

“Jadi posisinya sebagai pelaksana UU, bukan pembuat UU. Sebagai pimpinan mereka harusnya mengedukasi pegawai maupun institusi yang dipimpinnya, untuk paham posisi dan tunduk pada UU,” kata Arteria.

UU, lanjutnya, bahkan Konstitusi secara tegas mengatur bahwa kewenangan membentuk UU ada pada Pemerintah dan DPR.

Begitu pula institusi KPK, sebagaimana sudah dibahas secara detail dan dipaparkan dalam Laporan Pansus Hak Angket, maupun kalau dilihat dalam konteks ketatanegaraan dan bahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jelas bahwa mereka itu adalah lembaga negara pembantu Presiden dalam bidang penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Nah, dalam posisi yang demikian KPK harusnya paham, mengerti dan tahu diri.”

Atas dasar-dasar itulah dirinya mempertanyakan apakah pantas keberatan, menolak dan bahkan mendesak Presiden untuk tidak merevisi.

Dirinya menantang agar pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK ini, termasuk pimpinan KPK itu sendiri, memaparkan pada bagian atau poin mana, revisi tersebut akan melemahkan KPK.

“Baca dong naskah akademik. Baca juga draft revisi. Jadi ndak gagal paham dan mengumbar kesesatan,” kata Arteria.

Kalau pelemahan diartikan KPK tidak bisa sembarang tangkap, sembarang sadap, asal kerja tanpa pola dan mekanisme yang terukur, itu salah kaprah.

Dengan revisi ini, semuanya kewenangan dan kekuasaan penindakan yang dimiliki KPK masih tetap ada. Bahkan dilakukan penguatan dengan penambahan kewenangan baru.

“Lah kok Dibilang pelemahan? Mana logika akal sehatnya?” kata dia. [ipg]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Fokus

Ari Askhara, Penyelundupan dan Dugaan Perselingkuhan

Published

on

Continue Reading

Fokus

Kader JKN Berasal Dari Masyarakat Sekitar

Published

on

Kader JKN usai ikuti pelatihan. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Fokus

Kader JKN Tak Digaji

Published

on

Kader JKN yang diterjunkan untuk tagih peserta BPJS Kesehatan yang menunggak lebih dari empat bulan. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading




Loading…