Connect with us

Kesehatan

PKS: Sebelum Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Benahi Dulu Pengelolaan Manajemennya

Published

on

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera

Jakarta, Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menyatakan, setidaknya ada enam akar masalah yang harus segera dilakukan perbaikan pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dia mengatakan hal itu, terkait rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat dari iuran yang saat ini berjalan.

Menurut Mardani, perbaikan tersebut, berdasarkan BPKP, seperti Rumah Sakit Nakal, pelayanan lebih banyak dari peserta, perusahaan main-main, peserta aktif rendah, data tidak valid, dan soal manajemen klaim.

“Semua itu, apabila sistem IT-nya benar dan efisien, tidak akan carut marut seperti sekarang. Apalagi masyarakat masih pakai kertas rujukan. Mestinya cukup melalui aplikasi mobile,” ujar Mardani, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Dia berpandangan bahwa akar dari permasalahan semua itu, adalah ‘miss management’ di tangan dewan pengawas dan direksi yang gagal membuat sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih simpel, terpadu, terukur dan efektif serta efisien.

Karena itu, politikus PKS ini menolak wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat dari sekarang berlaku.

“Selama ini pemerintah hanya mencari solusi mudah yang selalu membebani rakyat tanpa menyelesaikan akar-akar permasalahannya,” ujar dia.

“Saya tegaskan menolak wacana kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kasihan rakyat kecil yang terus menerus terbebani ekonominya,” kata Mardani menambahkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani serta DSJN dan Direksi BPJS pada Agustus lalu, mengusulkan kenaikan iuran. Untuk kelas I dari Rp80.000 menjadi 160.000. Kelas II dari Rp51.000 rmenjadi Rp110.000. Kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

Pemerintah beralasan, kenaikan iuran bagi peserta ini, untuk menutup defisit BPJS tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp28,5 triliun.

Terkait dengan itu, Mardani mengusulkan Pemerintah untuk segera melakukan reformasi terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan dengan mengangkat seluruh Direksi BPJS dan DJSN dengan praktisi profesional yang memiliki kapasitas dan integritas terbaik dan bisa bekerja lebih baik agar miss management bisa teratasi.

“Ketimbang memindahkan Ibu Kota, lebih baik presiden serius melakukan reformasi birokrasi BPJS dan BJSN, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaannya, agar negara bisa jadi pelindung dan menjadi pemberi kepastian kesejahteraan sosial dalam hal kesehatan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali,” pungkasnya. (ndi)

Loading...
Loading...

Headline

Komisi IX Siap Bentuk Panja Bila Iuran BPJS Tetap Naik

Published

on

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto: Ist)
Continue Reading

Kesehatan

Dari Januari Sampai November, BPOM Ungkap 96 Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal

Published

on

Ilustrasi Kosmetik / Net
Continue Reading

Kesehatan

Menkes Klaim JKN Telah Dilaksanakan Sepenuhnya

Published

on

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading




Loading…