Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Fokus

Anies Sudah Bijak, Satpol PP Tetap Galak

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Pedagang Kaki Lima atau yang kerap disapa PKL di DKI Jakarta, sudah mendapat restu dari Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan, untuk berjualan atau berdagang di atas trotoar.

Dibolehkannya PKL berdagang, sebagaimana disampaikan orang nomor wahid di Jakarta, dua hari lalu. Bahkan, alasan Gubernur Anies itu karena ada payung hukum di atas Perda, yang mengatur pedagang berjualan di trotoar.

Adapun peraturan yang dimaksud adalah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan; peraturan tersebut dikeluarkan mengacu pada UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Kemudian Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 20/2008 tentang UMKM; Peraturan Presiden Nomor 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41/2012, dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 10/2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

“Kesimpulannya, PKL boleh berada di trotoar, selama mengikuti Permen. Ini yang menjadi rujukan kami,” kata Anies, yang sampai saat ini masih single dalam menjalankan roda pemerintahan DKI.

Sikap Anies sebagai pemimpin tentunya sudah bijak, sudah baik, sudah peduli akan nasib ‘wong cilik’, meski Anies bukanlah kader PDI Perjuangan.

Tapi sayang, mungkin pernyataan Anies soal PKL boleh berjualan di trotoar tidak ‘terdengar’ oleh para bawahannya. Sebab, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta tetap melakukan tindakan tegas terhadap PKL yang berdagang di trotoar.

Seperti yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Komjen Pol M Jasin, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jaksel, yang berbatasan dengan Kota Depok.

PKL kopi keliling yang menggunakan sepeda motor, diberi tindakan oleh Petugas Satpol PP wilayah tersebut. Itu, sebagaimana pengakuan Suyono, penjual kopi seduh keliling saat berbincang dengan realitarakyat.com, Jumat (6/9/2019).

Baca Juga :   Bila Mandiri, Bekasi Akan Jadi Kota Terbesar Ketiga Setelah Jakarta dan Surabaya

Suyono mengaku dirinya diberikan sanksi tilang oleh petugas Satpol PP yang menghampirinya. Bukan, Surat Izin Mengemudi, atau Surat Tanda Nomor Kendaraan yang ditilang petugas Pol PP. Tetapi, Kartu Tanda Penduduk elektronik milik Suyono yang ditilang.

Atas sanksi itu, ia harus mengeluarkan uang Rp 60.000, untuk menebus KTP miliknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selata. “Setelah di data, kemudian kena tilang. Saya tebus Rp 60.000 di pengadilan, di Jakarta Selatan. Itu yang di Ampera yang arah Kemang itu tuh mas,” kata Suyono.

Pria yang rambutnya sudah memutih sebagian, dan wajahnya terlihat banyak kerutan, merasa aneh dengan petugas-petugas Satpol PP itu. Karena dia sendiri mengaku mendapat informasi di media televisi, dan media massa lainnya jika Gubernur Anies membolehkan PKL berjualan di trotoar.

Suyono menegaskan, dirinya bukan mangkal dalam berjualan kopi seduh, melainkan berkeliling, dengan skuter matik miliknya. “Saya kan cuman cari rezeki buat makan keluarga saya. Kalau nggak ada yang berhentiin (membeli) di jalan, ya saya nggak mangkal mas. Saya keliling saja. Karena ada yang beli, jadi saya berhenti. Itu pun paling lama saya dua jam.”

Hal berbeda dirasakan PKL di Tanah Abang, yang jaraknya sekitar 400 meter dari Stasiun Tanah Abang.

Seorang PKL, yang juga berjualan kopi seduh, dan minuman sachet berbagai rasa, yang tidak mau menyebutkan namanya itu menyebut jika di era Anies ini ia bisa dengan tenang mencari rezeki karena dibolehkan berjualan, dan Satpol PP di wilayah tersebut, tidak ada yang mengusik.

“Kalau zaman Ahok (Basuki Tjahja Purnama, Gubernur DKI sebelum Anies), jangan harap mas bisa jualan. Ahok mana peduli sama orang kecil kayak saya ini,” kata pedagang itu, yang mengaku dari Padang, Sumatera Barat, dan sudah 7 tahun di Jakarta.

Baca Juga :   Roby dan DPR Seirama Perkuat KPK Jilid V

Kepada realitarakyat.com, ia mengatakan bukan hanya PKL yang dilaran di Tanah Abang saat Ahok berkuasa. Ojek online pun dilarang mendekati area yang jaraknya tak jauh dari stasiun. Ojol, kata dia, hanya boleh menaik dan turunkan penumpang di jalan depan markas Bareskrim Polri.

Pihak dari Satpol PP sendiri belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut. Keterangan dari pihak terkait akan dimuat dalam berita selanjutnya. [ipg]

Loading...
Loading...

Fokus

Waaw..! Meski Dalam Hitungan Hari, DPR Bisa Tuntaskan Revisi UU KPK

Published

on

Patra M Zen (foto: Realitarakyat.com/sugandi)
Continue Reading

Fokus

Roby dan DPR Seirama Perkuat KPK Jilid V

Published

on

Continue Reading

Fokus

Revisi UU KPK Bagian Dari Strategi Penghianat Reformasi

Published

on

Koordinator Divisi Anti Korupsi Perkumpulan Pengembangan Inisiatif NTT, Paul Sinlaeloe
Continue Reading




Loading…