Connect with us

Kesehatan

Rencana Naikan Iuran, DPR: Langkah BPJS Kesehatan Terburu-buru

Published

on

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf

Jakarta, Realitarakyat.com – Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menaikan iuran kepesertaan bagi penerima manfaat layanan kelas I dan kelas II, terus menuai kritik.

Padahal, tujuan dibentuknya JKN BPJS Kesehatan merupakan hal mulia untuk jaminan kesehatan masyarakat Indonesia. Sayangnya, langkah yang diambil oleh BPJS Kesehatan ini, tanpa melibatkan stakeholder.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, dalam diskusi, di DPR RI, Kamis (5/9/2019).

Menurut Dede, langkah yang diambil BPJS Kesehatan, dinilai terburu-buru, tanpa melibatkan pihak-pihak terkait. Hal itu, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim adhoc bentukan komisinya.

“Kemaren telah menelusuri, dengan tim adhoc yang kita bikin. Memang saat penetapan aktuaris dan inasibijis, ini tidak melibatkan organisasi profesi secara utuh, jadi memang terburu-buru mungkin,” kata Dede.

Aktuaris dimaksudnya, adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual, khususnya menyangkut kejadian masa depan yang berdampak dari sisi finansial. Sedangkan Inasibijis adalah tarif diagnosis dokter terhadap pasien yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Karena hal itulah, kata dia, Kementerian Kesehatan, asosiasi-asosiasi rumah sakit pemerintah, dan Ikatan Dokter Indonesia sempat mempertanyakan hal ini. Terlebih sejak awal saja permintaan DJS itu Rp36 ribu, sedangkan keuangan pemerintah hanya Rp 26 ribu.

“Jadi dari awal saja memang kemampuannya tidak bisa, karena pemerintah pada saat itu mensubsidi listik, mensubsisi gas. Ada juga sebagainya. Nah sebetulnya subsidi itu sudah tidak ada (dihapus), sekarang subsidinya hanya kesehatan ini,” kata dia.

Jadi menurut dia, inasibijis harus diubah dengan cara kembali melibatkan organisasi propesi, rumah sakit dan IDI. Karena dia merasa, data base BPJS dalam 4 tahun terakhir ini sudah cukup untuk dia jelaskan membuat hitung-hitungan baru yang disebut sibijis baru. (ndi)

Loading...
Loading...

Headline

Komisi IX Siap Bentuk Panja Bila Iuran BPJS Tetap Naik

Published

on

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto: Ist)
Continue Reading

Kesehatan

Dari Januari Sampai November, BPOM Ungkap 96 Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal

Published

on

Ilustrasi Kosmetik / Net
Continue Reading

Kesehatan

Menkes Klaim JKN Telah Dilaksanakan Sepenuhnya

Published

on

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading




Loading…