Connect with us

Ragam

Pemerintah NTB Jamin Keamanan Warga Papua

Published

on

Mataram, Realitarakyat.com – Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan garansi keamanan kepada warga Papua yang berada di NTB.

Menurut Kepala Bakesbagpoldagri NTB, Lalu Syafi’i, langkah memberi rasa aman dan nyaman, perlu diambil pihaknya karena warga Papua di NTB adalah saudara sebangsa.

“Papua tetap saudara kita,” kata dia di Mataram, Rabu (4/09/2019).

Syafi’i menyebutkan, jumlah warga Papua di NTB saat ini sekitar 200 orang yang di dominasi oleh Mahasiswa yang tersebar di beberapa perguruan tinggi di antaranya Unram, IPDN dan sebagian juga bekerja. Sejauh ini, katanya, pendekatan telah dilakukan termasuk juga melalui tokoh agama.

“Pesan damai kita sampaikan melalui khotbah-khotbah.”

Upaya ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh seluruh tokoh yang menjadi komitmen bersama.

Berikut empat poin penyataan sikap yang menjadi kesepakatan bersama;

  • Masyarakat Papua adalah saudara yang sangat dicintai dan dibangakan,
  • Bersama-sama akan menjaga keselamatan warga Papua yang tengah bekerja atau menuntut ilmu di NTB.
  • Mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap dalam persatuan, dan
  • Mendukung sepenuhnya agar Papua tetap terjaga kedamaian dalam cinta kasih.

Sebelumnya Gubernur NTB, Zulkieflimansyah juga menekankan bahwa warga Papua yang ada di NTB merupakan tanggungjawab bersama dan akan dijamin keselamatannya.

“Kita juga di sini ada mahasiswa (asal) Papua juga. Kita memastikan pada mereka bahwa kondisi di NTB aman. Tidak usah khawatir,” kata Zul. [ipg]

Loading...
Loading...

Ragam

Kebakaran di Bidara Cina Hanguskan 51 Rumah

Published

on

Kebakaran di Bidara Cina / Net
Continue Reading

Ragam

Ma’ruf Amin Jabat Ketum MUI Nonaktif Sampai 2020

Published

on

KH Ma'ruf Amin / Net
Continue Reading

Ragam

Mahasiswa Tuntut Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Published

on

Forum Mahasiswa Bersatu (FMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kampus IISIP, Lenteg Agung, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019). Mereka menuntut Presiden Jokowi menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu. (foto: walda marison/kompas.com)
Continue Reading




Loading…