Connect with us

Kesehatan

DPR: Audit BPKP Buktikan Kinerja BPJS Kesehatan Soal Data Kacau Balau

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Hatari

Jakarta, Realitarakyat.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Hatari menyebutkan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kacau balau. Sebagaimana adanya ribuan data perusahaan yang dimanipulasi. Inilah yang menurutnya menjadi poin krusial dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Terus apa yang ditemukan BPKP? Siapa yang mau membantah ini? Krusial poin dari BPJS Kesehatan ada di sini. Manipulasi data, tata kelola yang kacau balau,” ujarnya, dalam rapat gabungan Komisi IX dan XI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ahmad Tahari menambahkan, BPJS Kesehatan bisa saja memanfaatkan ketentuan Pasal 161 dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 bahwa Presiden bisa melakukan peninjauan iuran setiap dua tahun sekali.

“Di titik ini apakah BPJS Kesehatan memanfaatkan ini, karena penjelasan yang diberikan normatif sekali,” ungkapnya dengan nada tinggi.

Diaudit BPKP juga menemukan bahwa 528.120 pekerja belum didaftarkan dari 8.314 usaha dan 2.348 badan usaha tidak melaporkan gaji dengan benar.

Direktur BPJS Kesehatan, Fachmi Idris sendiri mengaku, memang ada badan usaha belum tertib membayar iuran kepesertaaan. “Badan usaha yang belum tertib, tidak mendaftar penuh, pekerjanya mencapai 528.120 pekerja dari 8.314 badan usaha. Ketika kami telusuri dari 528.120 tersebut, 174 ribu sudah terdaftar,” jelasnya.

“Terhadap Badan Usaha yang sudah mendaftar dan melaporkan upah tidak benar ada 2.348 badan usaha. Dari situ 1.849 badan usaha ternyata gajinya sudah sesuai setelah diperiksa dan yang belum sesuai kami lakukan penegakan hukum,” lanjutnya.

Meski demikian, diakhir rapat tersebut, DPR hanya menolak kenaikan iuran untuk kelas III dan meminta perbaikan data. “Bila data sudah diperbaiki maka semua diserahkan kepada pemerintah,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyanto. (ndi)

Loading...
Loading...

Headline

Komisi IX Siap Bentuk Panja Bila Iuran BPJS Tetap Naik

Published

on

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto: Ist)
Continue Reading

Kesehatan

Dari Januari Sampai November, BPOM Ungkap 96 Kasus Peredaran Kosmetik Ilegal

Published

on

Ilustrasi Kosmetik / Net
Continue Reading

Kesehatan

Menkes Klaim JKN Telah Dilaksanakan Sepenuhnya

Published

on

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading




Loading…