Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Komisi III Pastikan Uji Kelayakan Capim KPK Selesai Periode Sekarang

Published

on

Wakil Ketua Komisi III DPR, Herman Hery

Jakarta, Realitarakyat.com – Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon pimpinan KPK setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan ke DPR terkait nama-nama hasil akhir seleksi di tingkat Pansel (Penitia Seleksi).

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Politisi PDI Perjuangan ini, juga memastikan bahwa proses pemilihan calon pimpinan KPK di DPR ini, akan selesai pada periode sekarang.

“Setelah Presiden Jokowi mengirimkan 10 nama Capim KPK ke DPR, kita akan segera melakukan fit and proper test sesuai jadwal yang telah kita tentukan. Artinya, fit and proper test pasti selesai periode sekarang, bukan hanya optimis tapi pasti selesai,” kata Herman.

Dia mengatakan, alasan pemilihan Capim KPK dilakukan pada periode sekarang, adalah karena proses seleksi Pansel sudah berjalan dan selesai dilakukan. Untuk itu, sambung dia, komisi bidang hukum ini berkomitmen bekerja cepat setelah menerima 10 nama Capim KPK untuk melakukan uji kelayakan nanti.

“Apapun yang terjadi, kenapa harus periode sekarang ini, karena prosesnya sudah berjalan, kalau kita mau nengok kembali ke belakang, sudah tanggung. Jadi, kalau ada pemikiran kenapa harus periode mendatang kenapa dari awal Pansel harus dibentuk, kok sudah berjalan setelah adanya nama-nama baru muncul pro dan kontra,” paparnya.

Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) ini juga menegaskan, tidak ada kepentingan apapun bagi DPR, dalam hal ini Komisi III, untuk mempercepat pemilihan Capim KPK jilid V. Menurut dia, komisi hanya menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Kalau menurut kami tidak ada untung rugi mau dimajukan atau dipercepat, kami hanya menjalankan tugas kami sesuai aturan, semua itu kan ada di Pansel dan presiden,” ucapnya.

Baca Juga :   Draft Revisi UU KPK Sebutkan Dewan Pengawas Dipilih Lewat Pansel

“Jika Pansel berhenti, ya kami hanya menunggu, kami tidak dalam kepentingan untuk mempercepat dan memperlambat, kenapa sekarang dan kenapa besok,” katanya. (zal/ndi)

Loading...
Loading...

Hukum

Soal Peppu KPK, Mahfud Sebut Jokowi Dilematis

Published

on

Presiden Jokowi / Net
Continue Reading

Hukum

Menteri Tjahjo Minta Publik Tak Perdebatkan Pejabat Daerah Kena OTT KPK

Published

on

Mendagri Tjahjo Kumolo / Net
Continue Reading

Hukum

Tak Dilibatkan Pemilihan Menteri, PDIP: KPK Jangan Kepo!

Published

on

Politikus PDIP Masinton Pasaribu / Net
Continue Reading




Loading…