Connect with us

Politik

PKS Minta Pemerintah Pikirin Kebutuhan Dasar Rakyat Sebelum Bangun Ibukota Baru

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen membuat, resah dan gelisah masyarakat.

Atas hal itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta pemerintah membatalkan niatnya, karena itu sangat membebani rakyat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

“Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat,” kata Jazuli kepada Realitarakyat.com, Minggu (1/9/2019).

Anggota Komisi I DPR ini menilai, kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta. Tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

“Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan dimana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya,” kata Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini meminta agar pemerintah membuka mata untuk melihat beban ekonomi rakyat yang berat saat ini, utamanya pada kelompok BPJS kelas tiga yang mandiri.

Pemerintah, lanjut dia, jangan melihat orang per orang dalam menaikkan iuaran BPJS, tetapi melihat kondisi kepala keluarga yang memiliki banyak tanggungan.

“Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat,” kata dia.

Diantara, kata Jazuli, pemerintah dan pemda bisa mengalokasikan APBN dan APBD bagian kesehatan secara optimal untuk membiayai kesehatan rakyat. Selain itu pemerintah harus malakukan efisiensi pada sektor lain.

“Stop dulu itu rencana bombastis bangun infrastruktur apalagi pindah ibukota negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas,” kata Jazuli. [frn/ipg]

Loading...
Loading...

Politik

AKD Belum Terbentuk, Dewan Milenial Banyak Terlibat

Published

on

Dave Laksono Golkar / Net
Continue Reading

Politik

Tabrak Aturan, Sekjen DPR Harus Batalkan Putusan Panlak

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Politik

PDIP Kasih Bocoran Kepala Daerah Jadi Menteri

Published

on

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto / Net
Continue Reading




Loading…