Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Jangan Nuduh, Wiranto Ditantang Tangkap Penunggang Aksi Kerusuhan Papua

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto yang menyebut pemerintah mengetahui ada yang menunggangi demo di Papua hingga berujung kerusuhan, dianggap memperkeruh suasana.

Demikian pendapat Juru Bicara Prabwo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui akun media sosial miliknya, yang terpantau redaksi Realitarakyat.com, Minggu (1/9/2019).

Menurut Dahnil, jika memang pemerintah mengetahui pelaku yang menunggangi aksi-aksi di Papua, alangkah baiknya segera ditangkap, dan jangan justru menebar tuduhan.

Mohon maaf dengan segala hormat, statement Pak Wir justru memperkeruh suasa. Bila ada yang menunggangi tangkap saja Pak Wir, jangan kemudian menebar tuduhan, ini saat kita bergandengan tangan saling tolong menolong apa pun sikap politiknya, demi kepentingan NKRI,” tulis Dahnil.

Ada baiknya Wiranto dan pejabat lainnya tidak mengeluarkan statemen mengenai Papua dan Papua Barat yang justru berpotesni memecah belah dan menimbulkan saling sakwasangka.

Wiranto, kata mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah ini, sebagai eks Panglima ABRI pasti sudah banyak belajar dari peristiwa tahun 1998, Timor-Timor dan lainnya.

Saya kira Pak Wiranto sudah banyak belajar dari peristiwa 98, Tim-Tim, dll dimana pada saat-saat genting peristiwa-peristiwa tersebut, Pak Wiranto selalu dalam posisi sedang menjadi pejabat yang sangat berpengaruh, jadi jangan biarkan hal yang sama terjadi lagi kali ini. Kita bahu membahu jaga NKRI,” kata Dahnil.

Sebelumnya, Wiranto mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kerusuhan di Papua ditunggangi oleh pihak yang menginginkan instabilitas negara.

Baca Juga :   Amien Rais : Saya Tidak Pernah Mendelegitimasi KPU

Namun, Wiranto tidak menyebutkan secara spesifik pihak yang ia maksud tersebut. Ia hanya meminta agar pihak yang ia maksud itu menghentikan aksinya.

“Kita tahu siapa yang mencoba mendapatkan keuntungan dari kerusuhan ini. Kita tahu, siapa pun dia hentikan itu karena itu hanya ingin membuat suasana instabil,” kata Wiranto. [ipg]

Advertisement
Loading...

Politik

Besok, Baleg dan Pemerintah Akan Bahas RUU KPK

Published

on

Penandatanganan Revisi Undang Undang KPK / Ist

Jakarta, Realitarakyat.com – Badan Legislasi DPR RI sampai saat ini masih membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang disampaikan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU tentang KPK, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa saat lalu.

“Semua permintaan presiden yang dituangkan dalam DIM itu pasti akan dibahas secara seksama dengan mempertimbangkan bahwa KPK harus mendapatkan kedudukan dalam kerangka penindakan tindak pidana korupsi kedepan,” kata Supratman.

Supratman yang juga Ketua Baleg DPR mengatakan, pembahasan DIM RUU KPK pada Jumat lalu belum selesai dibahas antara Baleg dan pemerintah, dan akan dilanjutkan, Senin (16/9/2019).

Namun Supratman emoh menyampaikan poin-poin DIM apa saja yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah karena pembahasannya belum selesai dan masih berlanjut.

“Karena itu sekali lagi saya belum menyampaikan apa yang sudah selesai karena ini sifatnya masih Panja. Kita berharap dalam waktu ke depan seperti apa keinginan fraksi-fraksi dan pemerintah dalam pembahasan RUU KPK ini kami sampaikan kepada teman-teman,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam pembahasan RUU KPK, DPR dan pemerintah mendengarkan masukan semua aspirasi dari kelompok masyarakat.

Menurut dia, sikap fraksi-fraksi sangat dinamis dalam pembahasan RUU KPK namun tidak bisa dijelaskan lebih rinci poin-poin pembahasannya karena masih dibahas di tingkat Panja.

“Saya ini tidak menjelaskan posisi fraksi masing-masing, tapi perkembangan pembahasan masih berlanjut di tingkat Panja,” katanya.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan pandangannya terkait revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang dibacakan dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR, Kamis malam.

Pandangan pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya.

Baca Juga :   Beginilah Cerita Penangkapan Artis FTV Safitri Triesjaya Crespin alias Safira Crespin Dan Kekasihnya

Kedua, keberadaan Penyelidik dan Penyidik independen KPK, untuk menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, tentunya perlu membuka ruang dan mengakomodasi yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara.

Poin ketiga, penyebutan KPK sebagai lembaga negara, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. [ipg]

Continue Reading

Politik

Agus Rahardjo Cs Dianggap Lemah

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Presiden Joko Widodo dan DPR RI diminta bersikap tegas untuk segera membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan itu disampaikan manatan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Peterus Selestinus, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu (15/9/2019), menyikapi langkah dari Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan mundur dan mengembalikan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah membekukan, kata dia, Presiden segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, atau melantik pimpinan KPK baru secepatnya.

Menurut Petrus, Agus Rahardjo Cs secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo, sehingga secara yuridis tanggung jawab pengelolaan tugas KPK, sejak hati Jumat petang dalam keadaan vakum, karena tidak mungkin Presiden Joko Widodo melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

Sebagai lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya, karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan berhenti dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri.

“Masalahnya, tindakan berhenti secara serentak dan secara kolektif, adalah prosedural dan bahkan merupakan tindakan pemboikotan,” katanya.

Apalagi, cara menyampaikan berhentinya melalui konferensi pers di hadapan media, sehingga mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 32 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

“Ini jelas memberi pesan kepada publik bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik,” katanya.

Petrus menilai, sikap pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan kawan-kawan adalah memalukan, karena sebagai pimpinan lembaga negara yang superbody, ternyata pimpinan dinilai sangat lemah.

“Agus Rahardjo dan kawan-kawan tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tidak sekuat lembaga KPK yang superbody. Pimpinan KPK menyerah dari kritik dari masyarakat serta mudah didikte oleh apa yang disebut Wadah Pegawai KPK,” katanya.

Baca Juga :   KPK Periksa Zulhas, Adik Ketum PAN, Pakai Uang Korupsi Untuk Rakernas Persatuan Tarbiyah

Diketahui, Jumat petang, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif, menyampaikan pernyataan sikapnya di halaman Gedung KPK, Jakarta, dengan mengatakan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden RI. [ipg]

Continue Reading

Politik

Djarot: UU KPK Bukan Kitab Suci

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengaku heran dengan sikap yang ditunjukan sejumlah pihak di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi yang menolak revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Padahal, kata dia, sekelas konstitusi negara yakni Undang Undang Dasar (UUD) 1945 saja bisa dilakukan amademen.

“Apabila UUD 1945 saja bisa diamandemen, jadi sangat aneh bila UU KPK tidak boleh diamandemen atau direvisi,” kata Djarot dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2019).

Tidak hanya itu, mantan Gubernur DKI itu juga mengaku lucu, ketika upaya revisi UU a quo justru dinilai dalam rangka melemahkan institusi KPK terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kok mau direvisi, KPK-nya diperkuat, kok malah ada pro-kontra? Kan lucu ya. Padahal komitmen kita ya tetap, harus membangun pemerintahan bersih yang anti korupsi,” kata dia.

“UU KPK itu kan bukan kitab suci. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi kita saja bisa diamandemen. Ini UU KPK sudah 17 tahun, kok ya tidak boleh.” [ipg]

Baca Juga :   Fadli Zon : Parabowo Pasti Jadi Capres Bukan King Makernya TGB M Zainul Majdi dan Gatot
Continue Reading
Loading…