Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Tangani Kasus Papua, Ketua DPR Himbau Pemerintah Gunakan Koopssus TNI

Published

on

Ketua DPR, Bambang Soesatyo

Jakarta, Realitarakyat.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, salah satu opsi penanganan kerusuhan yang terjadi di Papua saat ini, pemerintah bisa melibatkan pasukan Komando Operasi Khusus (Koopssus TNI) yang baru saja diresmikan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dia mengatakan hal itu, menanggapi informasi terkait penanganan kerusuhan di Papua yang dilakukan pemerintah telah memakan korban jiwa, baik dari pihak aparat keamanan maupun masyarakat sipil.

“Kita punya komando pasukan khusus (Koopssus,red) untuk itu, yang baru saja diresmikan kemarin. Dan bisa kita segera operasikan,” kata Bamsoet, kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Tak hanya itu, politisi Partai Golkar ini meminta agar Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, untuk segera melakukan pemanggilan kepada semua pihak yang terkait dalam rangka melakukan kajian mengenai kerusuhan tersebut.

“Kami (pimpinan dewan) serahkan sepenuhnya kepada mekanisme di DPR, kepada Komisi I untuk meminta penjelasan kepada pihak terkait, kemudian merumuskannya dalam bentuk pengambilan langkah lebih kongkrit,” ujar dia.

“Juga melakukan kajian dari berbagai peristiwa, dan gerakan yang ada bisa dikategorikan menjadi gerakan sparatis atau gerakan orang bersenjata,” ujar Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo.

Bamsoet juga mengungkapkan bahwa pimpinan dewan sempat menerima sejumlah tokoh Papua dan menyampaikan solusi dari penanganan kerusuhan tersebut.

“Saya sendiri sebagai pimpinan dan beberapa pimpinan lain telah menerima beberapa tokoh Papua dan telah menyampaikan solusinya. Dan saya mendengar juga presiden akan bertemu para tokoh agama, tokoh adat dan para tokoh Papua dalam rangka pembahasan untuk menyelesaikan masalah Papua ini,” pungkasnya. (zal/ndi)

Loading...
Baca Juga :   Nasdem: Dinamika Politik Jangan Dijadikan Alasan Tambah Pimpinan MPR
Loading...

Hukum

Tak Serang Harkat dan Martabat, Penghinaan Terhadap Kebijakan Presiden Tak Dipidana

Published

on

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Hukum

Penyiaraan Berita Bohong Seperti Apa yang Bisa Dipidana?

Published

on

Continue Reading

Daerah

Dinyatakan Lengkap, Kasus NTT Fair Dilimpahkan Besok

Published

on

Continue Reading




Loading…