Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Fokus

Manuver Pepen di Pemekaran Jawa Barat

Published

on

Bekasi, Realitarakyat.com – Riuh seperti dedaunan yang dihempas angin. Begitulah kira-kira isu pemekaran wilayah Jawa Barat yang dihembuskan Walikota Bogor, Bima Arya.

Awalnya itu hanya sebatas wacana, dan jika terlaksana maka bisa menaikan status Bogor menjadi Provinsi. Akan tetapi langkah Bogor tidak berjalan mulus. Karena beberapa kota dan kabupaten yang masuk radar Bogor untuk diikut sertakan dalam pemekaran menolak.

Seperti Depok dan Bekasi yang menolak ikut ke Bogor dengan nama baru “Bogor Raya”. Depok dan Bekasi emoh ikut ke Bogor, dan memilih untuk masuk ke DKI Jakarta. Alasannya kultur dan budaya, Bekasi juga Depok lebih dekat dengan Jakarta. Apalagi Bekasi yang pernah jadi bagian dari Jatinegara.

Sambil menyelam minum air, isu pemekaran itu nampaknya dimanfaatkan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi untuk terus meyakinkan jika Bekasi maunya gabung ke Jakarta, bukan ke Bogor. Entah apa tujuannya, sebab wacana yang digulirkan Bima Arya itu belum ada tindaklanjutnya. Tetapi, manuver demi manuver terus dilancarkan.

Sampai-sampai, politikus yang karib disapa Pepen itu menemui Budayawan Betawi, Ridwan Saidi untuk menjelaskan secara sejarah bahwa Bekasi pernah menjadi bagian dari Jatinegara. Manuver yang dilakukan Pepen itu pun dianggap sejumlah pengamat hanya mencari panggung untuk 2020.

Namun harapan Pepen mulai tertutup nampaknya. Hal itu dikarenakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan belum ada pemekaran untuk wilayahya. Bila pun iya, pria yang biasa disapa Kang Emil itu belum akan memprioritaskan. Demikian pula dengan Kementerian Dalam Negeri yang belum mau membuka keran refendum pemekaran wilayah. Menurut mereka, ada sekian banyak wilayah yang mengajukan pemekaran, tapi belum sama sekali dibahas.

Meski hanya sebatas wacana, isu pemekaran kian santer. Bagaikan wabah, isu itu juga turut menjadi buah bibir warganet. Wajar memang jika warganet ikut ‘nimbrung‘, sebab teknologi memudahkan siapa saja untuk mencari dan menggali informasi. Terkait pemekaran, warganet ramai memperbincangkan perihal masalah Bekasi mau gabung ke Jakarta. Seperti biasa, persoalan ini pun menimbulkan pro dan kontra.

Ada yang berpendapat agar Bekasi mandiri dengan menjadi Provinsi. Adapula yang menyetujui usulan Pepen agar Bekasi gabung ke DKI, karena sejarahnya. Bagi yang ingin Bekasi mandiri, mereka rata-rata berpandangan jika Bekasi merupakan wilayah yang sudah maju, lantaran perkembangannya terus meningkat. Terutama dalam pembangunan dan kawasan industri serta propertinya. Itu artinya, Bekasi secara segi kemampuan sudah bisa mengandalkan diri sendiri.

Baca Juga :   Rahmat Effendi Diminta Mikir Agar Bekasi Bisa Mandiri

Pepen sendiri pernah mengatakan jika sejak lahir, Bekasi bukan anak perak, tetapi anak emas. Itu artinya, Bekasi sudah sepatutnya tidak usah ikut sana-sini. Namun demikian, mengapa Pepen ingin Bekasi gabung ke DKI Jakarta. Rupanya Pepen punya strategi sendiri. Ia ingin ada nilai tawar baik dari Bogor maupun Jakarta.

Hal tersebut terungkap usai dirinya menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Bekasi, Senin lalu. Yang mana, jika Bekasi nantinya gabung dengan DKI, Pepen akan mengajukan sejumlah syarat. Misal, kewenangan tetap tidak dipangkas. “Perdanya tetap 50, Pilkadanya tetap, nantikan UU-nya beda bukan Otda lagi,” kata Pepen.

Dia pun menapik bahwa momen ini merupakan ajang cari keuntungan. Dia mengklaim, hanya ingin membawa Bekasi lebih maju lagi, bila memang gabung ke DKI. “Saya ini ingin kita ini punya lompatan jauh, ekpektasinya lebih jauh lagi, bukan akselarasi yang mengalir. Kalau pakai akselerasi, kita ketinggalan zaman. Kalau ada pemimpinan nggak bisa memimpin Kota Bekasi, kita ketinggalan itu,” kata Pepen.

Pepen pun membandingkan jika Bekasi gabung dengan Bogor, maka hasilnya seperti yang sekarang ini, yang mana tidak mendapatkan apapun, dan tetap harus hidup mandiri. Sedangkan bila gabung dengan DKI Jakarta, capainnya seperti saat ini, dimana DKI Jakarta, kata Pepen, pada tahun ini telah mengucurkan Rp 150 miliar, berbeda dengan induknya Bekasi, yakni Jabar yang hanya ‘ngasih jatah’ Rp 30 miliar pertahun.

“Sementara kita dari induknya sangat sulit mendapatkan porsi dalam pembangunan. Kita saja, pajak perimbangan dari kendaraan bermotor besar di sini. Harus ada porsi yang jelas, ada penempatan yang maksimal, jadi Kota Bekasi di Jawa Barat harusnya ‘anak emas’, karena menghasilkan emas, bukan perunggu dan perak. Anak emas, yang harus masyarakatnya dikembalikan ke proposional pembangunannya,” kata Pepen membandingkan.

Baca Juga :   Bangun Jalan di Bekasi Habiskan Rp 7 Miliar

Namun dirinya menapik bahwa Bekasi tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Jawa Barat, selaku induk Provinsi. Dia mengaku, Bekasi hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik dalam hal ini.

“Bukan soal puas atau tidak puas, kita ini kan masih bagian dari NKRI. Kita ini tidak memisahkan diri dari NKRI. Kita hanya mencari kehidupan yang lebih baik. Boleh dong! mencari yang lebih baik, dan pendapatan yang lebih baik, infrastruktur yang lebih baik. Boleh dong!” kata Pepen.

Terlebih-lebih, klaim dia, sejauh ini Kementerian Dalam Negeri tidak ada kata menolak dalam pemekeran. Hanya saja keran terhadap pemekaran itu belum di buka kembali sampai waktu yang belum ditentukan. Sedangkan, Gubernur Jawa Barat, lanjut dia, menolak adanya pemekaran.

Karena dia melihat, Jawa Barat akan kehilangan wilayah dan fiskal. Dia mengklaim, bila Bekasi benar gabung dengan DKI, maka DKI Jakarta akan beruntung karena ada wilayah masuk, tapi tidak memberatkan APBD-nya.

Bekasi Relevan Jadi Provinsi

Namun demikian, di tengah-tengah banyaknya wilayah yang ingin menjadi provinsi, Bekasi justru seakan tidak percaya diri. Dia memilih untuk bergabung dengan DKI. Padahal, Pepen sendiri mangakui bahwa Bekasi dalam segi pendapatan besar ketimbang wilayah lain di bahwa Provinsi Jawa Barat.

Memang secara aturan, proses pemisahan ini bakal panjang. Tetapi, menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, bila Bekasi ingin menjadi provinsi terutama harus disetujui bersama mulai dari bupati, walikota, gubernur terkait, hingga DPRD setempat.

“Jika disetujui, baru semua syarat diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri, DPR RI, dan DPD RI,” kata Jerry kepada Realitarakyat.com.

Bila disetujui, kata dia, kemudian disodorkan ke DPR RI dan DPD RI. Mereka kemudian membentuk tim independen untuk mengkaji apakah daerah yang mengajukan layak digabungkan atau dimekarkan.

Dia melihat sejauh ini Bekasi sudah relevan jika ingin menjadi provinsi. Terlebih infrastruktur di Bekasi sudah memadai. “Sudah layak lah, jauh ketimbang Bogor. Dari segi anggaran saja sudah jauh,” kata dia.

Baca Juga :   Penambahan Pimpinan Dewan hanya Boroskan Anggaran

Bekasi lanjut dia, sudah bisa mengusulkan jika ingin menjadi provinsi. Karena sudah memenuhi standar sebagai wilayah yang ingin melakukan pemekaran. Meski begitu, dia melihat proses ini panjang, karena jika daerah yang mengajukan dinilai layak oleh tim independen bentukan DPR dan DPD dimekarkan, maka langkah selanjutnya adalah pembentukan daerah persiapan.

Langkah itu harus dilalui, sebelum akhirnya menjadi daerah otonom baru. “Jadi tidak tiba-tiba ada daerah otonom baru, jadi panjang prosesnya,” kata dia.

Terlebih, lanjut dia, dari aspek infrastruktur, Kota Bekasi lebih memadai ketimbang Bogor bila menjadi Provinsi. Wilayah Bekasi lebih berpotensi ketimbang Bogor. Dari segi infrastruktur, Bogor belum cukup untuk melakukan pemekaran. Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) sampai Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) misalnya. Belum lagi, dari segi jumlah wilayah di Bogor.

Sementara itu, warga Bekasi sendiri ingin kotanya bisa mandiri seperti kota-kota lain yang ikut pemekaran. Salah satunya, seorang warga di Desa Duren Jaya, bernama Ipin mahasiswa Unisma. “Sejauh ini kita kan tidak diperhatikan oleh Jawa Barat selaku induk.”

Dia berharap, Pemkot Bekasi bisa mengambil sikap. Tidak ikut ajakan baik itu ke Bogor maupun DKI Jakarta. “Seolah kita nggak PD (Percaya Diri) kalau ikut ke sana-sini, PD saja, kita kan sudah punya sarana dan prasarana yang memadai,” kata dia menilai.

Sedangkan di wilayah lainnya, warga Kampung Mede RT06/02 Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi, juga memilih agar Kota Bekasi bisa mandiri. Terlebih, sarana penunjang, Bekasi sudah dimiliki. “Sarana-sarana penunjang kan sudah, lalu apa yang kurang, sosial budaya, infrastruktur, pendidikan, prasarana udah semua,” kata dia.

Dia mengaku tidak setuju bila Bekasi harus mengikut ke Bogor. Karena selama ini, Bekasi sudah berkembang pesat. “Jadi kalau dibilang mau gabung atau ditarik ke Bogor, Bekasi sudah bisa mandiri, jadi jangan ikut ke sana dan keasini,” kata dia. [ipg]

Liputan Khusus: Wisnu Yusep

Loading...
Loading...

Fokus

Waaw..! Meski Dalam Hitungan Hari, DPR Bisa Tuntaskan Revisi UU KPK

Published

on

Patra M Zen (foto: Realitarakyat.com/sugandi)
Continue Reading

Fokus

Roby dan DPR Seirama Perkuat KPK Jilid V

Published

on

Continue Reading

Fokus

Revisi UU KPK Bagian Dari Strategi Penghianat Reformasi

Published

on

Koordinator Divisi Anti Korupsi Perkumpulan Pengembangan Inisiatif NTT, Paul Sinlaeloe
Continue Reading




Loading…